Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak

Tanggapan Komisi II DPR Soal Wacana Geser Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024

Komisi II DPR RI menjelaskan soal alasan wacana Pilkada serentak yang diatur dalam RUU Pemilu diundur pelaksanaannya ke 2027.

Tanggapan Komisi II DPR Soal Wacana Geser Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024
TRIBUN BALI/RIZAL FANANY
Ilustrasi - Petugas menata kotak suara pilkada wali kota Denpasar 2015 dari kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Utara di kantor KPU Denpasar, jalan Raya puputan, Denpasar, Sabtu (12/12/2015). KPU Denpasar telah menerima rekapitulasi perhitungan suara dari semua kecamatan. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR RI menjelaskan soal alasan wacana Pilkada serentak yang diatur dalam RUU Pemilu diundur pelaksanaannya ke 2027.

Awalnya, dalam draf RUU Pemilu sekarang, pilkada serentak rencananya bakal dilaksanakan di penghujung 2024.

"Kami menilai, apalagi dalam situasi yang sekarang kita menghadapi pandemi, itu kurang efektif," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam diskusi virtual   bertajuk Teras Terbuka Daring: RUU Pemilu Mau Dibawa Kemana?, Kamis (25/6/2020).

Baca: Komisi II DPR RI Setujui Usulan Anggaran Tambahan Kemendagri Sebesar Rp 1,27 Triliun

Maka itulah, Doli menyebut, diusulkan dalam RUU Pemilu bahwa Pemilu Daerah berada dalam dua Pemilu Nasional.

"Konsekuensinya, kita harus menormalkan kembali jadwal Pilkada serentak yang sekarang, jadi 2015, 2017, 2018, 2020, 2022, dan 2023. Jadi adil semua, mulainya dua kali semua," katanya

"Maka kita kalau bicara keserentakan Pemilu Daerah itu kita usulkan di 2027, atau di 2026 akhir atau 2027 awal, tapi paling tidak prinsipnya adalah berada di dua Pemilu Nasional," pungkasnya.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut wacana memundurkan Pilkada serentak pada 2024 ke 2027, masih dalam tahap kajian antara pemerintah dan DPR.

"DPR melakukan kajian, kami pun pemerintah melakukan kajian," kata Tito di gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Menurut Tito, persoalan tersebut sama sekali belum dilakukan pembahasan, tetapi ke depan akan dibahas secara khusus.

Halaman
12
Penulis: Reza Deni
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas