Deretan Jokowi Marah karena Kinerja Menteri, Pernah Marah karena Kurva Corona Tak Turun-turun
Sebelum marah besar pada 18 Juni 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat beberapa kali marah dan mengingatkan para pembantunya soal kinerja
Penulis: Daryono
Editor: Garudea Prabawati
"Karena kesal mnelihat situasi kok enggak turumn-turun," sambgunnya.
2. Jokowi Ingatkan Perlunya Kecepatan soal Penyaluran Bansos
Saat memberikan pengarahan dalam Rapat Terbatas Prosedur Bansos Tunai dan BLT Dana Desa pada 19 Mei 2020, Jokowi menyinggung soal lambannya penyaluran bansos.
Saat itu, Jokowi menyoroti fakta di lapangan dimana penyaluran bansos menemui banyak kendala.
"Kecepatan yang kita inginkan agar bansos segera sampai ke masyarakat ternyata di lapangan banyak kendala dan problemnya memang masalah prosedur yang berbeli-belit, padahal situasinya situasi tidak normal (ekstraordinary)," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretariat Kabinet.
Jokowi memerintahkan agar penyaluran bansos dilakukan secara cepat.
"Sekali lagi ini butuh kecepatan . Oleh karena itu saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksana di lapangan bisa fleksibel. Yang paling penting bagaimana mempermudah pelaksanan itu di lapangan," ujarnya.
3. Jokowi Tegur Daerah yang Belum Prioritaskan Anggaran untuk Covid-19
Pada pengantar Sidang Kabinet Paripurna 14 April, Jokowi juga menegur daerah-daerah yang belum menganggarkan APBD-nya untuk Covid-19.
Melihat hal ini Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk menegur daerah-daerah tersebut.
"Saya melihat, setelah dicermati dan mencatat masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual," ujar Jokowi yang dikutip dari YouTube Kompas tv, Selasa (14/4/2020).
"Ini saya minta Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan agar mereka ditegur," imbuhnya.
Baca: Video Jokowi Marah Kenapa Baru Viral Sekarang? Pakar : Berarti Menteri yang Ditegur Belum Kerja
Kepala Negara ini menyebut ada beberapa daerah yang belum menganggarkan atau menyampaikan data anggaran terkait penanganan Covid-19.
"Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial, lalu terdapat 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi," tegas Jokowi.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.