Sebab, banyak kasus penolakan masyarakat terhadap pemeriksaan PCR maupun rapid test, sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Baca: Soal Reshuffle Kabinet, Bagaimana Jika Kader PKS Ditawari Jadi Menteri Jokowi? Ini Kata Mardani

Baca: Presiden Jokowi Ancam Reshuffle Kabinet Jadi Sorotan Media Asing

Baca: 3 Kementerian Ini Disorot Presiden Jokowi, Bidang Ekonomi, Sosial, & Kesehatan: Harusnya 100 Persen!

“Pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat. Ini karena apa? Mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang bawa (alat) rapid test."

"Belum ada penjelasan dan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang akan didatangi, sehingga yang terjadi adalah penolakan,” jelasnya.

Kemudian, melibatan tokoh-tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya, diperlukan untuk mendukung proses komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Pelibatan tokoh-tokoh agama atau masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran kita libatkan."

"Sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas (positif) Covid-19 oleh keluarga,” lanjutnya.

Mengenai pembayaran dan bantuan dana bagi pelayanan kesehatan serta tenaga medis, Jokowi menginstruksikan agar pencairan dana segera dilakukan.

Misalnya untuk bantuan santunan, pembayaran klaim rumah sakit, hingga insentif bagi para tenaga medis.

“Jangan sampai ada keluhan. Bantuan santunan itu mestinya begitu (pasien) meninggal langsung bantuan santunannya harus keluar."

"Prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai bertele-tele. Kalau aturan di Permennya terlalu berbelit-belit ya disederhanakan,” katanya.

Baca: Alasan Istana Baru Unggah Video Jokowi Marah dan Menyinggung Soal Reshuffle Kabinet

Baca: Ancam Reshuffle di Tengah Pandemi Corona, Jokowi Angkat Tangan: Kalau Tidak Merasakan Itu, Sudah

Baca: Soal Ancaman Reshuffle, Pengamat: Itu Warning Keras Dari Jokowi Untuk Para Menterinya

“Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya. Insentif tenaga medis secepatnya."

"Insentif untuk petugas lab juga secepatnya. Kita menunggu apa lagi? Anggarannya sudah ada,” tegas Jokowi.

Ia lalu mengajak kerja sama seluruh pihak untuk mengefektifkan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Saat ini dibutuhkan penanganan dan pengendalian yang terintegrasi antara satu dengan lainnya, baik antarkementerian dan lembaga, maupun pemerintah pusat dengan daerah.

“Tidak ada lagi ego sektoral kementerian, lembaga, kedaerahan, apalagi jalan sendiri-sendiri. Saya kira ini harus segera kita hilangkan,” imbuhnya.

(Tribunnews.com/Nuryanti)