Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja sejumlah menteri dalam rapat kabinet paripurna pada 18 Juni 2020 lalu.

Bahkan, Jokowi dalam kesempatan tersebut menyinggung soal perombakan kabinet atau reshuffle.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Baca: Jokowi Isyaratkan Reshuffle Kabinet, Ancam Copot Menteri yang Lelet Tangani Dampak Pandemi Corona

Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1-2 hari lalu pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6 persen sampai 7,6 persen.

Sehingga 6 sampai 7,6 persen minusnya.

Baca: Jokowi: Kalau Minta Saya Buatkan Perppu, Saya Pertaruhkan Reputasi Politik

Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.

"Kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi.

"Lah kalau saya lihat bapak ibu dan saudara-saudara masih melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extra ordinary," jelasnya.

Baca: Jokowi Marahi Menterinya, Jengkel Kinerjanya Lelet: Saat Krisis, Seperti Biasa-Biasa Saja!

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bahkan tak segan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) dan Peraturan Presiden (Perpres) jika dalam tugas dan kinerja menteri masih ditemukan stagnasi.

Jokowi juga meminta para menteri agar tak ragu mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) jika memang diperlukan dalam mengoptimalkan kinerja kedepan.

Baca: Jokowi Jengkel Belanja Sektor Kesehatan Baru 1,53 Persen dari Rp 75 Triliun

"Kalau mau minta Perpu lagi saya buatin Perpu. kalau yang sudah ada belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya," kata Jokowi.