Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Daulay, menanggapi hasil survei yang menyebut 75,6 persen masyarakat setuju jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle.

"Presiden tentu perlu mendengar masukan masyarakat. Bisa jadi, apa yang dilihat masyarakat tidak masuk dalam perhatian presiden," kata Saleh Daulay saat dihubungi Tribunnews.com, Jakarta, Minggu (21/6/2020).

Baca: Selama Pandemi Covid-19, Beberapa Maskapai Hapus Layanan Minuman Beralkohol untuk Penumpang

Saleh menyebut, perombakan kabinet jelas merupakan hak prerogatif presiden.

Presiden juga yang berhak melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh pembantunya.

Dalam konteks reshuffle, kata Saleh, bisa dilakukan kapan saja dan tergantung kebutuhan dari presiden dalam menjalankan program pemerintahan.

Jika presiden melihat ada target yang tidak bisa dicapai seorang menteri, sementara hal itu dinilai sangat penting, presiden tentu bisa melakukan pergantian.

Baca: Tiga PSK yang Diamankan di Puncak Ditawarkan ke Hidung Belang Mulai Rp 500 Ribu HIngga Rp 1,5 Juta

“Mungkin orang bisa menyebut bahwa sekarang bukan waktu yang tepat melakukan pergantian. Alasannya karena semua lagi fokus menangani Corona. Tetapi bisa juga disebutkan bahwa karena penanganan corona itulah maka diperlukan kabinet yang kuat. Presiden memerlukan pembantu-pembantu yang kuat dan cerdas untuk menghadapi pandemi ini," kata Saleh.

"Jadi kalau mau melakukan pergantian, tidak ada yang bisa menghalangi. Sekali lagi, semua dikembalikan kepada presiden. Begitulah amanat yang termaktub di dalam konstitusi kita," sambung Saleh.

Sebelumnya, Arus Survei Indonesia melakukan survei pada 19-12 Juni 2020 terhadap 1.800 responden yang diwawancarai melalui sambungan telepon di seluruh provinsi di Indonesia.

Baca: Curiga Ada Suara Pria dan Wanita di Tengah Hutan, Warga Temukan Sepasang Remaja Sedang Berbuat Mesum

Survei terkait Evaluasi Publik Jelang 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, menghasilkan 75,6 persen responden setuju Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Sementara 16,9 persen (gabungan kurang setuju dan sangat tidak setuju) publik mengatakan tidak setuju terkait wacana reshuffle kabinet.

Sebagai informasi, data nomor telepon responden diambil dari responden survei nasional Arus Survei Indonesia periode April 2019.

Survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.