Pimpinan DPD RI Sarankan Menteri Tak Mampu Kerja Mengundurkan Diri
Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bahtiar Najamudin menganggap wajar Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah karena tidak puas dengan kinerja menteri-menterinya.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bahtiar Najamudin menganggap wajar Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah karena tidak puas dengan kinerja menteri-menterinya.
Menurut Senator asal Provinsi Bengkulu ini, Kemarahan Presiden Jokowi bukan tanpa alasan.
Pada saat ekonomi luluh lantah akibat pandemi Covid-19, berbagai kebijakan pemulihan serta penaggulangan telah dibuat.
Sultan Najamudin juga mengingatkan, siapapun menteri yang merasa belum mampu menjalankan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi, diharapkan dengan sendirinya untuk mundur.
Baca: Jokowi Singgung Isu Reshuffle, Sekjen MUI: Presiden Benar-benar Kecewa Terhadap Kinerja Para Menteri
"Sebaiknya gentle. Jangan nunggu direshufle, mending mundur saja," katanya kepada wartawan, Selasa (30/6/2020).
Sultan menambahkan, selain lamban, beberapa Kementerian ia anggap tidak serius bekerja.
Budaya ABS alias asal bapak senang masih membudaya.
Baca: Beberapa Respons Soal Kejengkelan Jokowi Pada Para Menteri: PDIP, Nasdem, Demokrat, Hingga Istana
"Untungnya pak Jokowi tidak asal saja menerima laporan. Buktinya dalam rapat tersebut beliau juga menginstruksikan supaya belanja-belanja di kementerian terus digenjot. Karena menurut pak Presiden semua yang dilaporkan menterinya masih biasa-biasa saja dan diminta segera dibelajankan secepatnya," ujarnya.
Bahkan, ia menduga, ada sebagian menteri yang memiliki loyalitas ganda.
Selain loyal ke presiden ada juga yang loyal untuk kepentingan Parpol dan kelompok-kelompok tertentu.
"Harusnya ini tidak boleh terjadi, ketika yang bersangkutan sepatutnya diangkat menjadi menteri, statusnya bukan pegawai parpol tapi pembantu presiden dan hanya boleh loyal ke negara," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.
