Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengintruksikan polri untuk terus membantu pemerintah mengawasi penanganan Covid-19.

Tak terkecuali jika ada pihak yang mencoba bermain menyalahgunakan bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah.

Hal itu ditegaskan Jokowi saat memimpin upacara HUT Bhayangkara ke-74 secara virtual di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Menurut Jokowi, di tengah situasi krisis tidak ada boleh satupun orang yang memiliki niat buruk untuk korupsi.

Baca: Jokowi Ancam Reshuffle Menterinya, Pakar Politik: Apa Peran Ali Ngabalin? Kok Banyak Jadi Jubir

"Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan jangan menunggu sampai terjadi masalah kalau ada potensi masalah segera diingatkan. Tetapi kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, ya harus ditindak. Apalagi dalam situasi krisis saat ini tidak boleh ada satu pun yang main-main," kata Jokowi.

Apalagi, kata presiden Jokowi, pemerintah telah mengeluarkan dana bantuan yang tidak sedikit untuk masyarakat demi membantu penanganan Covid-19.

Total pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp 695 triliun.

Baca: Video Jokowi Marah-marah ke Menteri, Pengamat: Ibarat Menepuk Air di Dulang, Terpercik Muka Sendiri

"Tolong pelaksanaan program penanganan Covid-19 ini dibantu percepatannya dan diawasi penggunaan anggaran dana alokasi dananya cukup besar yaitu Rp 695 triliun dan bahkan bisa lebih kalau diperlukan," jelasnya.

Ia juga meminta semua pihak untuk tidak dapat mudah menyerah dalam menghadapi pandemi Covid-19 tersebut.

Baca: Kritik Jokowi Marah-marah ke Menteri, Fadli Zon: Kasihan Sekali Letjen Doni Monardo

Menurutnya, pandemi ini merupakan cobaan berat bagi dunia.

"Sebagai bangsa pejuang, kita tidak boleh cepat menyerah karena pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Termasuk cobaan yang berat," jelasnya.

"Kita harus terus berikhtiar dan bekerja keras untuk mengatasi permasalahan kesehatan maupun ekonomi dan dalam situasi khusus yang saat ini keterlibatan polri sangat dibutuhkan mulai dari jajaran Mabes, Polda Polres, Polsek sampai dengan babinkamtibmas di desa-desa," katanya.

Mensos Minta Transparansi Anggaran Ditegakkan

Menteri Sosial Juliari P Batubara meminta seluruh jajaran unit di Kementerian Sosial mendukung reformasi birokrasi, salah satunya dalam pengelolaan anggaran.

“Penggunaan anggaran harus berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabel sebagai wujud pelaksanaan dari Reformasi Birokrasi, ” ujarnya di acara Reformasi Birokrasi dan peluncuran aplikasi workplace di Gedung Aneka Bhakti (GAB), Salemba, Jakarta, yang diikuti 257 peserta dari pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, tim Reformasi Birokrasi dan pegawai di lingkungan Kemensos RI, Selasa (30/6/2020).