Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuka opsi melakukan reshuffle kabinet ke para menteri yang dinilai kinerjanya tak meningkat selama menghadapi krisis karena pandemi Covid-19.

Sejumlah nama pun diisukan muncul untuk masuk menggantikan menteri tersebut kedalam kabinet Indonesia Maju. Salah satunya yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Memanggapi isu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk kabinet Jokowi  Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon angkat bicara.

Menurutnya, isu munculnya nama AHY tidak perlu ditanggapi dengan serius. Terlebih, nama-nama itu dari sumber yang tidak diketahui dengan jelas.

"Aduhh.., kita tidak tahu menahu soal beredarnya daftar nama-nama itu ya. Rasanya tidak perlulah kita menanggapi hal-hal yang sumbernya tidak jelas gitu ya. Apalagi soal reshufle itu kan sepenuhnya kembali kepada Presiden," kata Jansen Sitindaon kepada Tribunnews.com, Minggu (5/7/2020).

Baca: Dinilai Bisa Muluskan Jalan ke Pilpres 2024, Pengamat Sarankan AHY Terima Jika Ditawari Jadi Menteri

Baca: Diwejang SBY, Agus Yudhoyono: Ajaran Pepo, Menang Tanpa Ngasorake

Jansen menilai, Partai Demokrat tak ambil soal isu reshuffle. Menurutnya, hal terpenting yang dilakukan pemerintah yakni melalukan kerja maksimal dalam menghadapi krisis akibat pandemi Corona.

"Bagi kami Demokrat, mau ada reshufle atau tidak, yang penting penanganan soal Covid ini diseriusi oleh Pemerintah. Itu yang jauh lebih penting saat ini dibanding soal gonjang ganjing politik terkait reshufle ini," jelas Jansen.

Ia juga menilai, jangan sampai persoalan pokok soal penanganan Covid-19 ini tidak tuntas, fan sibuk membahas berlarut-larut soal reshufle kabinet.

"Jadi mari kita kembali ke masalah utamanya," kata Jansen.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.

Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1-2 hari lalu growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya. Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.

"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi.