Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Menko PMK: Ada Kabupaten di Papua Barat yang Belum Terima Bansos

Kendala transportasi menjadi penyebab belum rampungnya penyaluran bansos di Papua Barat.

Menko PMK: Ada Kabupaten di Papua Barat yang Belum Terima Bansos
Istimewa/ Humas Kemenko PMK
Menko PMK Muhadjir Effendy. 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan masih ada beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat yang belum mendapatkan bantuan sosial.

Kendala transportasi menjadi penyebab belum rampungnya penyaluran bansos di Papua Barat. Muhadjir meminta penyaluran kepada wilayah ini dipercepat.

Hal tersebut diungkapkan Muhadjir saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 Bupati/Walikota se-Provinsi Papua Barat melalui video konferensi di Hotel Aston Niu, Manokwari, Selasa (7/7/2020).

Baca: Menko PMK Muhadjir Effendy: Masalah PPDB Persoalan Klasik

"Ada beberapa kabupaten di Papua Barat yang belum terjangkau bansos karena kesulitan transportasi. Ada juga data yang belum dikirim ke Kemensos. Saya minta ini agar segera dipercepat," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Selasa (7/7/2020).

Menurut progres salur Program Bansos regular per 5 Juli 2020 khususnya Program Sembako untuk alokasi Juni di Provinsi Papua Barat baru mencapai 50,7 persen dan 42,5 persen untuk Provinsi Papua.

Baca: Penyaluran Bansos Lancar, Mensos: Koordinasi Baik dengan Pemda Kuncinya

Sementara bansos nonreguler, Bantuan Sosial Tunai (BST) per-5 Juli 2020, tahap 1 di Provinsi Papua Barat mencapai 57,8 persen, tahap 2 (57,8 persen), dan tahap 3 (23,1 persen). Sedangkan di Provinsi Papua untuk tahap 1 baru mencapai 43,1 persen, tahap 2 (42,4 persen), dan tahap 3 (20,1 persen).

“Untuk penyaluran program kartu sembako di Papua dan Papua Barat ada 31 kabupaten kota yang tidak dijangkau Himbara sehingga serapan bansos dari pusat untuk Papua dan Papua Barat termasuk yang masih rendah," ungkap Muhadjir.

Selain itu, penyaluran BST di sejumlah daerah juga mengalami pelambatan karena sulitnya akses. Muhadjir mengatakan mekanisme penyaluran bansos bakal disesuaikan agar masyarakat bisa segera menerima.

"Mekanisme salur bansos di Papua akan segera disesuaikan sehingga bantuan segera dapat diterima masyarakat," pungkas Muhadjir. 
 

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas