Pada 2018, Rieke turut serta dalam aksi May Day yang digelar di sekitar Monas.

Saat itu, Rieke hadir memimpin massa sebagai Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) dalam peringatan Hari Buruh Internasional.

Rieke menegaskan, dalam aksinya memperjuangkan nasib buruh, KRPI berjuang dengan damai tanpa harus ada caci maki terhadap pihak manapun.

Rieke mengatakan, dalam aksi ini, KRPI meminta agar pemerintah memperhatikan nasib para pekerja.

Harus ada Tri Layak yang didapat para buruh, yakni Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak.

5. Dicopot dari pimpinan Baleg

Pada jabatannya sebagai anggota DPR ketiga kali, Rieke ditempatkan di Komisi VI dengan lingkup tugas di bidang industri, investasi, dan persaingan usaha.

Selain itu, ia juga diplot PDIP untuk mengisi jabatan Wakil Ketua Baleg DPR yang merupakan satu alat kelengkapan DPR RI.

Sayangnya, Rieke Diah Pitaloka dicopot dan posisinya digantikan oleh koleganya se-partai, M Nurdin.

Belum diketahui secara persis apa penyebab Fraksi PDI-P memberhentikan Rieke dari posisi tersebut.

Pencopotan Rieke Diah Pitaloka terjadi di tengah polemik RUU HIP yang ditolak sejumlah pihak, termasuk ormas Islam.

Bahkan, MUI mengeluarkan maklumat pada Jumat (12/6) untuk menolak RUU HIP karena dinilai mendegradasi Pancasila dengan konsep Trisila dan Ekasila.

Catatan Tribunnews.com, akhir-akhir ini PDIP dituduh sebagai partai politik yang 'ngotot' mengusung RUU HIP.

RUU HIP dibahas di Baleg DPR RI dan menjadi kontroversi karena sejumlah pihak mengkaitkannya dengan komunisme.

Aksi unjuk rasa penolakan terhadap RUU HIP yang dilakukan oleh organisasi keagamaan yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunisme pada Rabu (24/6/2020) berbuntut panjang.

Hal itu menyusul adanya aksi pembakaran bendera PDI Perjuangan oleh massa aksi di tengah unjuk rasa yang dilakukan di depan gedung DPR RI itu.

(Tribunnews.com/Sri Juliati, Hasanudin Aco, Kompas.com/Sherly Puspita)