TRIBUNNEWS.COM - Penunjukkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjadi pemimpin proyek lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai komentar dari banyak pihak.

Ada yang menilai penunjukkan tersebut adalah hal yang wajar, ada pula yang beranggapan proyek tersebut seharusnya menjadi salah satu pekerjaan utama dari Kementerin Pertanian (Kementan).

Sebelumnya, penunjukkan Prabowo menjadi leading sector pengembangan lumbung pangan nasional disampaikan Jokowi setelah meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020).

DPR

Dilansir Kompas.com, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan menilai penunjukkan Prabowo menjadi pimpinan proyek lumbung pangan nasional adalah tugas khusus untuk menguji kinerja Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

"Mungkin ini tugas khusus yang diberikan sambil menguji kinerka Pak Prabowo."

"Mengingat Pa Parbowo senantiasa berbicara mengenai kedaulatan pangan," kata Daniel.

Kendati demikian, Daniel menilai, tugas tersebut sebaiknya dipimpin oleh Kementan.

Sebab, secara infrastruktur dan birokrasi akan lebih efektif jika dilakukan Kementan yang memang bertugas dalam bidang pangan.

"Tapi kalau sudah diputuskan menjadi tugas Menhan, yah kita dukung dan lihat bagaimana nanti jalannya," terangnya.

Baca: Jokowi Jelaskan Alasan Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan di Kalteng

Baca: Ancaman Krisis Pangan Dunia, Mentan: Program Pertanian Butuh Kerjasama Kuat

Daniel berharap, kinerja Prabowo dapat berjalan dengan baik, mengingat kekuatan pangan di tengah pandemi Covid-19 sangat penting.

"Berharap ini bisa berhasil karena ini sangat amat penting untuk Indonesia di tengah pandemi dunia."

"Kesempatan Indonesia untuk menjadi kekuatan pangan dunia, tapi pemerintah juga sangat penting selamatkan lahan yang ada dengan semaksimal mungkin," paparnya.

Jubir Menhan

Menurut Juri Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak penunjukkan tersebut didasari atas perspektif pertahanan negara.

"Pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, di mana Kementerian Pertahanan ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai leading sector dilandasi oleh perspektif pertahanan negara," terang Dahnil seperti dilansir Kompas.com.

Dahnil menjelaskan, perspektif tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertahanan Negara.

Di situ disebutkan 'Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman'.

Ia menyebut, Kementerian Pertahanan memandang, bahwa ancaman terhadap negara terdiri dari ancaman militer, nirmiliter dan hibrida.

Baca: Menhan Diminta Garap Lumbung Pangan Nasional, Gerindra: Presiden Jokowi Percaya Kapasitas Prabowo

Baca: Komisi I DPR Sebut Prabowo Perlu dilibatkan Proyek Lumbung Pangan Nasional, Ini Alasannya

Menurut dia, Kementerian Pertahanan dilibatkan merujuk pada apa yang telah disampaikan presiden.

Yakni, bahwa ada potensi ancaman krisis pangan dunia di waktu yang akan datang seiring merebaknya pandemi Covid-19, negara sedang mengantisipasi krisis pangan.

"Maka, perlu dipersiapkan cadangan pangan yang cukup di masa yang akan datang."

"Nah, salah satunya melalui pengembangan food estate di Kalimantan Tengah," ungkapnya.

Alasan Jokowi tunjuk Prabowo

Jokowi mengatakan, alasan utama menunjuk Prabowo memimpin proyek lumbung pangan lantaran pangan menjadi bagian penting dari pertahanan nasional.

Ia mengatakan, pertahanan nasional bukan sekadar memenuhi cadangan minimum alat utama sistem pertahanan (alutsista) negara.

"Namanya pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista, tetapi juga ketahanan di bidang pangan menjadi salah satu bagian dari itu," kata Jokowi, seperti dikutip Tribunnews.com dari Kontan.co.id.

Kendati demikian, Jokowi mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, Prabowo tetap akan dibantu Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Baca: Bantu UMKM Pasarkan Produk, Aplikasi Pangan Diluncurkan

Baca: Danang Wicaksana: Desa Penyangga Utama Ketahanan Pangan Nasional

Nantinya, Prabowo akan fokus mengurus perihal cadangan pangan agar sesuai dengan kebutuhan nasional, sehingga tak menimbulkan krisis pangan.

"Ini sudah disampaikan Menhan dengan hitung-hitung biaya berapa, anggaran berapa, dalam membangun food estate yang ada di Kapuas dan Pulang Pisau," terangnya.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana, Kompas.com/Haryanti Puspa Sari/Achmad Nasrudin Yahya, Kontan.co.id)