TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang benar-benar mendengarkan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Apresiasi ini disampaikan Ganjar terkait dengan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR tentang usulan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP).

Ganjar menilai langkah lembaga eksekutif dan legislatif ini merupakan mitigasi yang cukup bagus dalam mengatasi masalah sosial dan politik belakangan ini akibat kontroversi dari RUU HIP.

"Kerja sama pimpinan dua lembaga ini sangat bagus. Saya apresiasi. Ini jos gandos pokoknya," kata Ganjar, yang juga mantan anggota DPR ini saat dihubungi media, Jumat (17/7/2020) malam.

Baca: Politikus PDIP: Pemerintah Setuju RUU HIP Dalam Konteks Perkuat BPIP

Baca: Penguatan BPIP dengan Payung Hukum Undang-undang Mendapat Dukungan Berbagai Pihak

Dalam hal RUU BPIP, setelah membaca dan mengikuti pemberitaan, Ganjar menilai bahwa RUU ini mengatur kelembagan BPIP dan bukan mengatur substansi lain yang selama ini menjadi pro dan kontra.

Artinya secara teori RUU ini mau mengoptimalkan lembaga pembinaan ideologi Pancasila.

"Tinggal bagaimana pelaksanaan, sosialisasi dan pendalaman yang harus semakin banyak sehingga bisa memasifkan gerakan untuk pembinaan ideologi Pancasila ini. Seperti yang selama ini cukup aktif dikerjakan MPR," kata Ganjar, yang merupakan Gubernur yang meraih banyak penghargaan.

Ganjar menilai bahwa pekerjaan memasifkan gerakan sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila harus terus dilakukan semua anak-anak bangsa.

Sehingga bisa melanjutkan apa yang dipikirkan dan dicita-citakan para pendiri Bangsa yang telah bersepakat dengan Pancasila sebagai konsensus berbangsa dan bernegara.

"Pak Presiden Joko Widodo dan Bu Puan tentu memahami persoalan bangsa dan negara ini. Mereka adalah para negarawan yang memberikan kesejukan di tengah masyarakat," ungkap Ganjar.

Ganjar juga menilai BPIP menjadi lembaga yang terus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait ideologi Pancasila.

Dan semua elemen bangsa harus terus bekerjasama dan gotong-royong dalam menjalankan Pancasila dan mengimplementasikan semua nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sehingga pikiran kita maju ke depan.

"Bagaimana memajukan pertanian kita, bagaimana politik kesehatan kita dalam menghadapi pandemi dan menemukan solusinya. Itu yang harus kita pikirkan. Bukan lagi seperti ketika Indonesia belum merdeka yang masih membahas dasar negara. BPIP bisa membuat Pancasila lebih praktis dan implementatif," demikian Ganjar.

Diketahui, Kamis kemarin (16/7), Ketua DPR RI Puan Maharani menerima surat presiden (Surpres). Supres tersebut diserahkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, yang didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Sementara Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Aziz Syamsuddin, Rachmat Gobel dan Muhaimin Iskandar.

Puan mengungkapkan Rancangan Undang-Undang BPIP, secara substansi, berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila yang menjadi kontroversi. Konsep yang disampaikan pemerintah berisikan substansi RUU BPIP, yang terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal, berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 Bab dan 60 Pasal.