Jawaban PDI-P Soal Isu Dinasti Politik Jokowi: Gibran Miliki Hak Politik seperti Warga Negara Lain
Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah membantah isu dinasti politik Jokowi, akui Gibran miliki hak politik seperti warga negara lain.
Penulis: Inza Maliana
Editor: Tiara Shelavie
"Padahal tidak seorang pun di dunia ini yang boleh memilih harus menjadi anaknya siapa," tuturnya.
Isu Dinasti Politik Jokowi
Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto mewajarkan terkait isu yang melekat dari pencalonan Gibran sebagai Calon Wali Kota.
"Itu fenomena yang agak sulit dihindari."
"Karena kenyataannya memang dinasti itu bukan praktik yang dilarang di dalam sistem politik," terang Dosen Fakultas Hukum UNS ini kepada Tribunnews, Sabtu (18/7/2020).
Baca: Jadi Calon Wali Kota Solo, Pengamat: Publik Berharap Gibran Tak Manfaatkan Nama Besar Ayahnya
Oleh sebab itu, Agus menuturkan, harapan publik terhadap sosok Gibran menjadi semakin besar.
Terutama jika proses pengkaderan Gibran menjadi tokoh politik lokal, berhasil tanpa 'memanfaatkan' nama besar ayahnya.
"Tentu publik berharap Gibran tidak memanfaatkan nama besar ayahnya, tetapi dia menjadi dirinya sendiri."
"Supaya kalau nanti dia menang akan dicatat sejarah."
"Dia adalah calon pemuda yang memang berkeringat dengan strategi dan kemampuannya sendiri," tutur Agus.
Gibran mendapat rekomendasi dari Megawati
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka, resmi menjadi calon Wali Kota Solo 2020.
Hal itu diumumumkan di Kantor DPP PDIP Jawa Tengah di Semarang, Jumat (17/7/2020).
Gibran pun diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan mewakili wilayah Indonesia bagian barat.
