Alamsyah juga menyayangkan pola kinerja mereka saat ini sudah mirip dengan perusahaan swasta. 

“Sehingga jika Presiden ingin melakukan efesiensi dan mewujudkan sovereign wealth fund, justru pembenahan dan pengembalian khitah BLU menjadi sangat vital. Jika ingin dilebur juga harus ada kajian yang mendalam. Misalnya dalam cluster yang sama. Saat ini Kementrian Keuangan merupakan Kementrian yang memiliki banyak BLU,” ujar Alamsyah.

Terkait hal itu, Ombudsman menyoroti BAKTI, yang dahulu bernama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).  

Dia mengatakan BP3TI awalnya fokus mengelola dana USO dan membiayai layanan telekomunikasi yang disediakan operator untuk daerah terpencil serta tak menguntungkan. 

Uang yang dipergunakan oleh BAKTI untuk membiayai layanan telekomunikasi di daerah terpencil tersebut berasal dari iuran operator.

Baca: Lembaga BSANK Ingin Dibubarkan Presiden, Ketua BSANK Minta Evaluasi Dulu

Namun, kini BAKTI sudah berprilaku sebagai operator telekomunikasi dan bercita-cita untuk menggelola satelit layaknya operator telekomunikasi.

“Seharusnya tujuan pendirian BAKTI adalah mengorkestrasi operator telekomunikasi agar dapat memberikan layanan telekomunikasi kepada masyarakat di wilayah terpencil. Uangnya berasal dari dana USO yang merupakan iuran dari perusahaan telekomunikasi. Namun, saat ini BAKTI malah ingin memiliki satelit dan menjual layanan telekomunikasi seperti operator. Wilayah yang dilayani SATRIA sangat beririsan dengan wilayah yang dilayani oleh Palapa Ring," katanya. 

"Jangan sampai pembangunan ini menjadi over investment atau justru saling kanibal, padahal dana BAKTI berasal dari operator telekomunikasi. Ini sudah menyalahi khitah berdirinya BAKTI sebagai sovereign wealth fund. Ombudsman dalam waktu dekat akan melihat perkembangan dan perubahan fungsi BLU tersebut,” ucap Alamsyah.