Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP Prof. Dr. FX Adji Samekto mengatakan aktualisasi nilai-nilai Pancasila saat ini dapat diwujudkan dalam kedaulatan pangan.

Hal ini disampaikannya dalam webinar nasional LPPMP Universitas Sebelas Maret dengan tema 'Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Bergotong Royong dalam Era Covid-19', Selasa (21/7/2020).

"Mewujudkan kedaulatan pangan ini adalah bagian dari mewujudkan keadilan sosial, dan mewujudkan keadilan sosial adalah wujud dari pembumian Pancasila di era Covid-19," ujar Adji.

Awalnya, dia menerangkan bahwa Covid-19 kemungkinan besar akan menimbulkan kemiskinan di Indonesia ke depan.

Menurut BPIP pemenuhan kebutuhan dasar pangan menjadi usulan konsep strategis dalam menghadapi Covid-19.

Baca: Dampak Corona, Bos-bos Garmen di China Nekat Jadi PKL agar Bisa Jual Pakaian Mereka

"Untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan pemenuhan kebutuhan dasar pangan. Ini didasarkan pada empat pilar pembangunan yakni berdaulat secara politik; berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi; berkepribadian dalam kebudayaan; dan bergotong royong," kata dia.

Adji menjelaskan empat pilar tersebut sangat erat kaitannya dengan upaya membumikan Pancasila.

Adapun kedaulatan pangan sendiri, kata dia, adalah hak setiap bangsa untuk memproduksi pangan secara mandiri serta hak untuk menetapkan pertanian, peternakan, dan perikanan, tanpa subordinasi dengan kekuatan pasar.

"Jadi tentu kedaulatan pangan ini merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas, bergizi, tetapi sesuai dengan budaya kita dengan tata kelola yang ramah lingkungan," ungkapnya.

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, Adji mengatakan ada lima langkah konkrit yang dapat dilakukan.

Langkah pertama yakni dengan pembaruan agraria. Dengan kata lain pembukaan lahan pertanian menjadi penting di era Covid-19 ini.

Kedua, Adji mengungkap harus ada suasana ruang yang cukup untuk rakyat dapat mengakses pangan. Langkah ketiga, harus dibolehkan penggunaan sumber daya alam. Namun dengan syarat terjaga keberlanjutannya.

Baca: Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Secapa AD Bandung Terus Menurun, Kini Tinggal 836 Orang

Langkah keempat terkait dengan penataan. Dimana tidak boleh lagi ada semacam monopoli atau penguasaan pangan oleh korporasi-korporasi besar dan rakyat harus lebih dilibatkan.

"Kelima, harus dilakukan pembatasan komodifikasi pangan. Jadi setiap produk pangan itu tidak harus berkonotasi itu bisa dijual, saleable. Itu nggak boleh. Ada pangan yang memang itu digunakan untuk kepentingan publik melindungi warga untuk kesejahteraan warga," jelasnya.

Namun, Adji mengatakan pemenuhan hak kedaulatan pangan ini bukan tanpa tantangan. Menurutnya ada tantangan besar menunggu yakni sulitnya memperoleh lahan pertanian.

"Tantangannya apa sekarang di Indonesia? Sekarang itu sempitnya atau sulitnya memperoleh lahan pertanian. Kenapa demikian? Karena jumlah penduduk di Indonesia itu besar. Jumlah penduduk besar berarti memerlukan pemukiman, nah semua sekarang menjadi pemukiman atau mal. Ini yang menjadi tantangan kita ke depan dalam mewujudkan keadilan sosial yang basisnya adalah Pancasila," tandasnya.