Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya menilai tudingan politik dinasti yang disuarakan kelompok tertentu terhadap Gibran Rakabuming Raka tak mendasar.

Sebab, masyarakat yang akan menentukan keterpilihan sosok berdasarkan kinerja, pengalaman, dan kepemimpinannya.

Baca: Hapus Kemiskinan di Tengah Pandemi, Hasto: PDIP Perintahkan Tiga Pilar Bersinergi dengan Pemerintah

Hal itu disampaikan Hasto dalam diskusi virtual bertajuk 'Calon Kepala Daerah Muda Bicara Politik Dedikasi, Motivasi, Hingga Respons Politik Dinasti' yang digelar DPP PDIP, Jumat (24/7/2020).

Hadir juga Gibran sebagai narasumber bersama Calon Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan Calon Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan.

Selain itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai penanggap.

Menurut Hasto, dalam era demokrasi di mana pelaksanaan Pemilu adalah secara langsung, proses pendidikan politik rakyat berjalan cepat.

Baca: Pengamat Harapkan Gibran Harus Ada Lawan Tanding Meski Tak Sebanding, Ini Alasannya

Dampaknya, proses demokrasi meningkatkan rasionalitas publik.

"Masyarakat pada akhirnya melihat rasional. Yang dilihat adalah aspek kepemimpinan, aspek kinerja, aspek terhadap berbagai program yang ditawarkan oleh calon pemimpin, itu yang tetap menjadi dominan, dan menjadi referensi dari masyarakat untuk memilih," kata Hasto.

Oleh karena itu, Hasto menganggap tudingan dinasti politik itu hanya menjadi bagian dari dialektika politik yang menyempurnakan seluruh rasionalitas publik.

Selain itu, politikus asal Yogyakarta itu meyakini kaderisasi politik memang dimulai dari keluarga dan pendidikan itu bukan menjadi fenomena tunggal.

"Bagi PDI Perjuangan itu terjadi di banyak partai. Hampir di seluruh partai politik. Yang penting di dalam proses menyiapkan seseorang menjadi pemimpin itulah yang dilakukan PDI Perjuangan," ucap Hasto.

Hasto juga menekankan pihaknya mewajibkan setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengikuti Sekolah Partai.

Di sana, setiap calon kepala daerah akan diberikan materi tentang pengelolaan anggaran yang prowong cilik, geopolitik, dan ideologi Pancasila.

Hal itu demi menjawab tudingan bahwa sosok seperti Gibran tak memiliki pengalaman di pemerintahan.

"Karena di situlah kualitas pemimpin itu kami kedepankan melalui sekolah partai," ujar Hasto.