Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Larangan dan Penyegelan Pembangunan Makam masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan dan sekelompok oknum Ormas intoleran, menunjukkan hilangnya kepercayaan diri akan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Selain itu, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya di bidang hak budaya.

Demikian disampaikan oleh Liona Nanang Supriatna, pakar hak asasi manusia yang merupakan salah satu putera asli Cigugur, yang pada saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Liona mengatakan, bahwa kelompok masyarakat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur – Kuningan kembali mengalami perlakuan diskriminatif dan intoleransi.

Tindakan restriktif pemerintah Kabupaten Kuningan serta penggerudukan ke lokasi pemakaman masyarakat Adat Karuhun Urang oleh kelompok oknum masyarakat dan atau Ormas intoleran adalah tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Baca: Komite I DPD RI: Negara Perlu Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

Lalu, tentang Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, disingkat ICESCR) 1966 yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Menurut alumnus PPRA 58 Lemhannas RI ini, tindakan restriktif dan penggerudukan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan sikap asli bangsa Indonesia.

Yakni, selalu melekat dalam dirinya untuk memiliki tanggapan indera atau ungkapan rasa kasih sayang/cinta kasih sesama anak bangsa, memiliki pemikiran atau rasionalitas budi baik, selalu bertindak konkrit, jelas dan nyata demi mengupayakan hidup rukun.

"Tindakan restriktif dan penggerudukan terhadap makam masyarakat Adat Karuhun Urang jelas sangat bertentangan dengan prinsip tanggung jawab negara dalam memajukan kebudayaan nasional, Pasal 32 UUD NKRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya," ujar Liona N Supriatna saat dikonfirmasi Tribunnews, Senin (27/7/2020).

Liona menambahkan, menjadi jelas Pemerintah Kabupaten Kuningan dan sekelompok masyarakat dan atau oknum Ormas intoleran melakukan suatu kekeliruan besar, dan mengalami krisis kepercayaan diri terhadap budaya sendiri.

Lagi pula Kelompok Kepercayaan Adat Karuhun Urang telah hidup atau eksis bahkan sebelum Indonesia lahir.

Masyarakat Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia, terlebih Indonesia telah meratifikasi beberapa Kovenan atau Perjanjian Internasional, salah satunya adalah kovenan internasional yang mengatur tentang hak ekonomi, sosial dan budaya.

Baca: YLBHI Catat 51 Kriminalisasi Anggota Masyarakat Adat Sepanjang 2019

Dalam kovenan ini ditegaskan bahwa Negara-negara pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya; menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya; memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.

Liona yang juga Ketua Presidium ISKA bidang hukum dan hak asasi manusi menjelaskan lebih lanjut bahwa langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini, harus meliputi pula langkah-langkah yang diperlukan guna melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Dengan demikian masyarakat Indonesia harus dapat menjunjung tinggi hak kebudayaan ini agar Negara Indonesia terhindar masuk pada katergori negara yang paling buruk penghormatan terhadap hak asasi manusia.

"Pemerintah Daerah Kuningan seharusnya bersikap dan bertindak melalui kebijakan-kebijakan yang lebih mengarah kepada pertimbangan-pertimbangan kultural atau budaya, kearifan lokal, kearifan tradisional, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai moral dan norma-norma yang bernilai tinggi mencitrakan nasionalitas kebangsaan dan lokalitas khas daerah Kuningan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila bukannya malah menggusurnya," ujar Liona.