Demokrat Minta Pemerintah Batasi Jumlah Siswa Jika Sekolah di Luar Zona Hijau Dibuka
"Jadi harus sangat hati-hati sekali, walaupun sudah hijau, apalagi di luar zona hijau," sambung Dede
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi Demokrat Dede Yusuf meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam memutuskan pembukaan sekolah di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.
"Pembukaan ini delematis, di saat sudah buka ternyata ditemukan ada guru yang positif (Covid-19), jika tidak sekolah, orang tua tidak mau membayar SPP. Anak kesulitan belajar PJJ (pembelajaran jarak jauh)," kata Dede saat dihubungi Tribunnews, Jakarta, Selasa (28/7/2020).
Baca: KPAI Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Buka Sekolah
"Jadi harus sangat hati-hati sekali, walaupun sudah hijau, apalagi di luar zona hijau," sambung Dede.
Menurut Dede, saat kegiatan belajar mengajar di sekolah mulai dibuka, maka pertemuan dalam satu ruangan harus dibatasi dengan jumlah siswa kurang dari 50 persen.
"Kemudian mengenakan masker, dan pembatas jarak meja, mencuci tangan sangat dibutuhkan," papar Dede.
Selain itu, kata Dede, guru maupun pekerja di sekolah harus melakukan tes polymerase chain reaction (PCR) atau swab satu minggu sebelum pembukaan sekolah, untuk memastikan tidak ada yang positif Covid-19.
"Siapkan rapid test seminggu sekali. Jadi yang boleh dibika baru SMA/SMK, kemudian dua bulan berikutnya SMP. Orang tua yang paling menentukan apakah anak boleh masuk atau tidak," papar Dede.
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pemerintah berencana memberikan izin penyelenggaran sekolah tatap muka di luar zona hijau penyebaran Covid-19.
Menurut Doni, pemberian izin akan diberikan dan diumumkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Hal itu disampaikan Doni usai rapat terbatas terkait Pengarahan Kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19, melalui virtual, Senin (27/7/2020).
"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan langkah-langkah. Dan mungkin tidak lama lagi akan diumumkan daerah-daerah yang selain zona hijau itu juga akan diberikan kesempatan melakukan kegiatan belajar tatap muka," kata Doni.
Meski begitu, Doni menegaskah bahwa penerapan sekolah tatap muka di luar zona hijau akan digelar secara terbatas.
Yakni, jumlah siswa yang hadir dalam satu kelas juga dibatasi dan durasi belajar di kelas akan dipersingkat
Doni juga menyadari bahwa banyak siswa di daerah yang kesulitan dalam belajar jarak jauh karena sulitnya sinyal internet.
Ia lantas memuji kreativitas daerah yang memberlakukan kebijakan belajar menggunakan radio di masa pandemi ini.
Baca: Soal Opsi Buka Sekolah, PKS: Pemerintah Tak Bisa Prediksi Kapan Kasus Covid-19 Turun
"Beberapa daerah yang telah berinisiatif menggunakan radio panggil sebagai sarana pembelajaran oleh guru tentunya kita berikan apresiasi karena tidak ada rotan, akar pun jadi," ucap Doni.
"Jadi inilah kreativitas yang berkembang di masyarakat dan kami tentunya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah melakukan berbagai langkah dan upaya sehingga kegiatan belajar-mengajar tetap dilakukan dengan segala keterbatasan yang ada," jelasnya.