Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo mengungkap korupsi kekerabatan atau dinasti terjadi karena tiga hal.

Pertama, terkait dengan rasionalisasi yang berkembang di masyarakat bahwa semua orang berhak menduduki suatu jabatan.

"Di sinilah poin pentingnya, karena seharusnya ketika seseorang sudah menjabat dalam jabatan publik maka dia sudah selesai dengan dirinya. Artinya dia sudah tidak lagi memikirkan apapun selain berjuang dan bekerja untuk rakyat," ujar Yudi, dalam diskusi daring 'Refleksi menuju 75 tahun Kemerdekaan Indonesia : Sudahkah Kita Merdeka dari Korupsi dan Dinasti Politik?', Kamis (30/7/2020).

Baca: KPK Terima Kemendikbud Beri Masukan Gaduhnya POP

Namun, yang terjadi saat ini keluarga dari orang yang memiliki jabatan publik masih turut serta atau ikut campur dalam urusan pemerintahan hingga dalam urusan proyek.

Dia mencontohkan ketika seorang suami menjadi bupati dimana kemudian Ketua DPRD setempat yang harusnya menjadi pengawas bupati justru dijabat oleh istri bupati tersebut.

"Karena sangat berbahaya sekali ketika ternyata kekerabatan itu ada di unsur-unsur yang penting di dalam trias politika, itu nanti tidak akan jalan. Bohong ketika dibilang nanti akan mengawasi suaminya, kan nggak bisa seperti itu. Ada conflict of interest yang tinggi disitu," jelasnya.

Hal tersebut menurutnya akan mengakibatkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dan yang menarik, kata Yudi, adalah pelaku bermain di ruang gelap dimana tidak ada orang yang bisa mengetahui bagaimana mereka memainkan peran.

Baca: KPK Perpanjangan Masa Tahanan Nurhadi dan Menantunya Rezky Herbiyono

Kedua, korupsi kekerabatan bisa terjadi juga dikarenakan kompetensi.

Yudi mengatakan meskipun seorang kerabat pejabat publik hanya memenuhi syarat minimal dalam proses pemilihan pilkada, namun yang bersangkutan tetap dapat melenggang dikarenakan faktor lain, seperti kekuasaan uang dan pengaruh.

"Ketika kemudian ternyata dia punya kekuasaan uang, dia punya pengaruh, ya tidak akan terjadi persaingan bebas disitu," kata Yudi.

Terakhir, korupsi kekerabatan amat erat dengan demokrasi yang masih menjadi pertentangan.

Yudi mengatakan ketika negara menganut sistem demokrasi maka pasti akan ada pertentangan ketika pelarangan kerabat pejabat publik dilakukan.

"Ini kan menjadi pertentangan sendiri, misalnya ada seseorang yang tidak diperbolehkan ikut (kontestasi politik), karena bapaknya atau ibunya menjadi ini (pejabat publik). Itu kan pertentangan sendiri," kata Yudi.

"Sebenarnya itu sebuah hal yang penting, jangan sampai nantinya kita seperti istilah reformasi dikorupsi, kita kembali setback ke zaman yang lalu," tandasnya.