TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyentil kinerja menteri-menterinya. Hal itu dikarenakan penyerapan anggaran Covid-19 oleh kementerian dan lembaga dinilai masih sangat minim yakni baru 20 persen yang terealisasi.

Terkait hal itu, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta, Ujang Komarudin mengimbau agar Jokowi tidak hanya menyentil kinerja menterinya saja karena tak akan menyelesaikan masalah. 

Baca: Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, Politikus PAN Tanya Reshuffle

Apalagi jika para menterinya tak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menangani pandemi Covid-19 hingga memiliki kecenderungan 'mbalelo' atau membangkang. 

"Jokowi jangan hanya menyentil kinerja menteri terus menerus. Memang bagus-bagus saja jika sifatnya mengingatkan menterinya untuk bekerja lebih keras," ujar Ujang, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (6/8/2020). 

"Namun sentilan tersebut tak akan menyelesaikan masalah jika para menterinya mbalelo, jika menterinya low prestasi, dan jika menterinya tak tahu apa yang harus dilakukannya di tengah pandemi," imbuhnya. 

Menurut Ujang solusi yang bisa diambil dari masalah ini tak lain adalah me-reshuffle para menteri.

Terutama yang memiliki kinerja memble dan tak responsif terhadap kegelisahan rakyat.

Karena dia menilai Jokowi tak akan bisa menyelesaikan masalah tersebut ketika masalah berada pada akarnya yakni para menteri itu sendiri.

"Reshuffle adalah jalan terbaik. Jika tak ada reshuffle, maka Jokowi hanya akan bisa menyentil dan menyentil lagi tanpa bisa menyelesaikan akar masalahnya," ungkapnya. 

"Akar masalahnya ya menterinya banyak yang berkinerja buruk, jadi ya ganti saja. Saat ini bukan lagi waktunya menyentil atau menegur. Waktunya untuk action mengganti menteri yang tak berprestasi atau berkinerja buruk," kata Ujang lagi. 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review tersebut menilai waktu yang tepat untuk melakukan reshuffle pada saat satu tahun para menteri menjabat. 

Adapun Ujang menyebut ada tujuh menteri yang menurutnya pantas untuk di-reshuffle oleh Jokowi dan digantikan sosok baru. 

"Soal waktu reshuffle, lebih cepat lebih baik. Yang paling pas ketika satu tahun kinerja menteri di bulan Oktober. (Yang harus di-reshuffle) Menkes, Mendikbud, Mensos, Menkumham, Menakertrans, Menpar, dan Menko Perekonomian," tandasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti penyerapan anggaran Covid-19 oleh kementerian dan lembaga yang dinilai masih sangat minim.

Dari Rp 695 triliun anggaran penanggulangan Covid-19, baru Rp 141 triliun atau 20 persen yang terealisasi.

Hal tersebut Jokowi ungkapkan saat memimpin rapat terbatas dengan agenda Ratas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (3/8/2020).

"Sekali lagi baru 20 persen, masih kecil sekali," kata dikutip dari channel YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden mengatakan penyerapan anggaran tertinggi saat ini berada di perlindungan sosial yakni 38 persen, kemudian program UMKM 25 persen.

Di luar hal kedua itu, penyerapan atau realisasi anggaran sangat kecil sekali.

Jangankan realisasi anggaran, menurut Presiden, masih ada 40 persen Kementerian dan Lembaga yang belum memiliki DIPA atau Daftar Isian Pelaksana Anggaran.

"Artinya apa, di kementerian, di lembaga aura krisisnya betul-betul belum, ya belum masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian. Gak tahu prioritas yang harus dikerjakan," katanya.

Oleh sebab itu, Presiden meminta Ketua Komite Kebijakan Covid-19 untuk membuat rincian kementerian mana saja yang penyerapan anggarannya masih rendah

Sehingga menurutnya akan terlihat manajemen krisis yang ada di masing-masing kementerian dan lembaga.

"Saya minta pak ketua, urusan ini didetailnya satu per satu dari menteri-menteri yang terkait sehingga manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, trouble shooting, smart short cut, dan hasilnya betul-betul efektif, kita butuh kecepatan," pungkas presiden.