Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

WTP dari BPK Dinilai Jadi Momentum Kejagung Tingkatkan Transaparansi dan Akuntabilitas

Korps Adhyaksa dinilai telah tertib melakukan pengelolaan, pemanfaatan, serta pengalokasian keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

WTP dari BPK Dinilai Jadi Momentum Kejagung Tingkatkan Transaparansi dan Akuntabilitas
KOMPAS.COM/DIAN MAHARANI
Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kejagung Tahun 2019.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, menilai Korps Adhyaksa telah tertib melakukan pengelolaan, pemanfaatan, serta pengalokasian keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

“Ya bagus, saya kira ini indikasi bahwa tertib keuangan terus dilakukan, tertib keuangan artinya perencanaan pengalokasian anggaran, pemanfaatan, penggunaan sudah sesuai akutansi yang benar, standar akutansi sudah dilakukan dengan benar, dijalankan dengan benar, tentu indikasi yang bagus hemat saya,” ujar Asep saat dikonfirmasi, Rabu (5/8/2020).

Baca: Kejaksaan Agung Meraih WTP, Jazilul Fawaid: Selesaikan Kasus Jiwasraya dan Djoko Tjandra

Asep mengingatkan pada jajaran Kejagung agar tetap waspada dan terus menjaga nama baik Korps Adhyaksa. Caranya dengan mencegah praktik-praktik korupsi oleh oknum jaksa yang tentunya akan merusak citra Kejagung di masyarakat.

“Keinstansinya kan (Kejagung) mendapat WTP, nah sekarang kepada orang atau kepegawaian, pada jajaran Kejaksaan harus memiliki integritas,” katanya.

Asep melanjutkan, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta meminimalisir penyelahgunaan wewenang, salah satu instrumen yang bisa diterapkan yaitu menggunakan intervensi teknologi.

Baca: KPK Raih Opini WTP dari BPK

Seperti halnya Kejagung membuat Aplikasi E-Piutang Tilang untuk mendukung akuntabilitas penatausahaan piutang negara, khususnya dari akun Denda dan Biaya Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang mulai diimplementasikan di 2020.

Kemudian, imbuhnya, membuat aplikasi e-Anggaran dan E-PNBP untuk memudahkan monitoring realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung.

“Satu intrumen pencegah terjadinya penyalahgunaan mulai dengan intervensi teknologi. Teknologi itu cara kita untuk meminimalisir penyelahgunaan, hemat saya positif, jadi kalau misalkan sekarang didayagunakan juga intrumen teknologi dalam cara mereka berhubungan dengan Kejaksaan apapun itu, dengan berbagai macam pengawasan dan sebagainya menurut saya positif,” beber Asep.

Baca: Kejaksaan Agung Kembali Raih Predikat WTP

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas