Ketiga, Penyelenggara Pemilu harus memastikan semua tahapan pilkada tak menguntungkan para petahana. Sebab dengan banyaknya bantuan sosial dari Pemerintahan Jokowi, bukan tak mungkin ada calon petahana yang memanfaatkan untuk kepentingan elektoralnya. 

"Bila petahana berlebihan melaksanakan eksposur bantuan ini, maka KPU, Bawaslu, dan DKPP, harus bertindak lebih tegas. Harus ada levelling the playing field," pungkasnya.