Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dalam RAPBN 2021 defisit anggaran direncanakan sebesar 5,5 persen dari PDB (produk domestik bruto).

Hal itu disampaikan presiden dalam pidato RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara DPR RI,  Jumat (14/8/2020).

"Dalam RAPBN tahun 2021 defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5% dari PDB atau sebesar Rp971,2 triliun," kata Presiden.

Baca: Pidato Lengkap Presiden Jokowi soal Nota Keuangan dan RAPBN 2021 di Gedung DPR

Menurutnya defisit anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan defisit anggaran di tahun 2020 sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun.

Pelebaran defisit dilakukan karena kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan dan perekonomian cukup tinggi. Sementara pada saat yang bersamaan penerimaan negara mengalami penurunan.

Presiden mengatakan relaksasi defisit anggaran dalam RAPBN 2021 masih diperlukan, namun dengan tetap menjaga kehati-hatian, dan kredibilitas, dan kesinambungan fisikal.

Adapun Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19; kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi; ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital; serta keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

"Karena akan banyak ketidakpastian, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan," katanya.

Baca: Target Presiden untuk Tahun Depan, dari Angka Pengangguran hingga Kemiskinan

Selain itu menurut Presiden, pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan, diantaranya reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan. 

"Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu 'Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi'," pungkas Presiden.