Oleh karena itu, kata Cantiasa, TNI perlu dilibatkan dalam penanganan aksi terorisme.

Terlebih, kata dia, hal itu merupakan perintah Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme khususnya dalam pasal 43 I.

"Disampaikan di sana dalam pasal 43 I ayat 1 bahwa peran TNI adalah melaksanakan operasi militer selain perang.

Kemudian di ayat 3-nya disampaikan, dalam mengatasi aksi terorisme ini itu dijabarkan dalam peraturan presiden yang saat ini sedang digodok oleh Kemenko Polhukam dan sudah masuk ke DPR. Mudah-mudahan menjadi payung hukum untuk TNI," kata Cantiasa.

Ia pun meminta dukungan dari semua elemen bangsa terkait Rancangan Perpres tersebut agar TNI dapat membantu melakukan tugas-tugas penanggulangan terorisme di wilayah-wilayah yang tingkat kesulitannya sangat tinggi.

"Kalau memang Kepolisian tidak mampu untuk melakukan tugas-tugas sampai wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang ekstrim, ya mereka minta perbantuan, kita dukung, setelah itu kita serahkan kepada polisi. Jadi sebenarnya tidak masalah," kata Cantiasa.

Ia menegaskan selama ini Kopassus sebagai pasukan yang selama ini kerap ditugaskan dalam aksi-aksi penanggulangan teror membutuhkan payung hukum dalam menjalankan operasinya.

Jangan sampai, kata Cantiasa, ada satuan yang nemiliki kemampuan untuk mengatasi penanggulangan aksi teror tapi tidak punya kewenangan dalam menjalankan tugas tersebut.

"Jadi kami Kopassus ini dilahirkan, dibesarkan, dididik, dibiayai oleh negara, tugas kita sudah jelas. Kami butuh paying hukum itu saja. Jangan sampai begini, ada satuan punya kemampuan tapi tidak punya kewenangan, kapanpun kami dibutuhkan oleh negara ini sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada, kami siap," kata Cantiasa.