TRIBUNNEWS.COM - Ikatan Guru Indonesia (IGI) ikut berkomentar terkait rencana pemerintah yang akan mengucurkan bantuan subsidi gaji sebesar Rp 2,4 juta untuk guru honorer.

Ketua Bidang Publikasi IGI, Abdul Halim menjelaskan, pihaknya menyambut baik rencana tersebut.

Hal ini tidak lepas dari kawan-kawan guru honorer yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak akan tersentuh oleh program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji Rp 600.000.

"Kita apresiasi jika guru honorer akan dimasukkan sebagai penerima subsidi dari pemerintah saat ini, walaupun ini masih belum pasti," katanya kepada Tribunnews, Selasa (25/8/2020).

Baca: BLT Rp 600 Ribu: Pencairan Ditunda, Honorer Juga Dapat, & Cara Cek Penerima di BPJS Ketenagakerjaan

Baca: Pencairan BLT Rp 600 Ribu Ditunda Akhir Agustus, Ini Cara Cek Penerimanya di BPJS Ketenagakerjaan

Namun demikian, Halim menegaskan perlu dipertanyakan guru honorer mana yang akan mendapatkan subsidi tersebut.

Ia menyebut ada dua golongan guru honorer yang paling terdampak dari pancemi Covid-19 sekarang ini.

"Pertama guru honorer itu ada yang di sekolah swasta (guru tetap yayasan/GTY dan guru tidak tetap/GTT)."

"Kedua di sekolah negeri ada guru honorer yang diangkat dengan SK Kadis/Kepala Daerah dan guru honorer yang hanya pakai SK Kepsek," beber Halim .

Halim menyebut saat pandemi Covid-19, ada GTT itu yang sampai dirumahkan dan tidak mendapat gaji dari sekolahnya karena pemasukan sekolah macet.

Demikian juga dengan guru honorer yang hanya mengantongi SK Kepsek.

"Ada yang hanya digaji separuh dari biasanya hingga tak digaji, karena sekolah tak berjalan normal seperti biasanya."

"Ini yang perlu diperhatikan pemerintah terutama Kemdikbud dalam mendata. Jangan sampai salah sasaran," tegas Halim.

Baca: BPJAMSOSTEK Serahkan Data Calon Penerima Bantuan Subsidi Upah

Baca: Menkeu Sri Mulyani: Bantuan Rp 600 Ribu untuk Pekerja Akan Cair Pekan Ini

Oleh karena itu, Halim meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan masalah di atas.

Sehingga tidak ada kejadian guru honorer yang berhak mendapatkan bantuan hanya masalah tidak memenuhi syarat administrasi.

"Perlu diketahui, bahwa tidak semua guru honorer terdata di dapodik (data pokok pendidikan)."

"Juga tidak semua guru honorer mempunyai NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan)."

"Karena untuk mendapatkannya harus memenuhi persyaratan, punya SK Pemda. Dan ratusan ribu guru honorer yang bertugas di sekolah negeri tak punya SK Pemda," kata Halim menyarankan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pegawai honorer juga akan mendapatkan subsidi gaji sebesar Rp 2,4 juta.

Bendahara Negara itu menjelaskan, saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tengah melakukan pendataan terhadap pegawai honorer yang akan mendapatkan subsidi gaji tersebut.

"Ada isu guru honorer dimasukkan dalam daftar penerima manfaat, baik yang sudah terdaftar di dalam BP Jamsostek dan saat ini di dalam proses penyempurnaan melalui database di Kemendikbud maupun Kemenpan-RB," jelas Sri Mulyani dikutip dari Kompas.com.

Namun demikian, dirinya tidak menjelaskan jumlah pegawai atau guru honorer yang bakal mendapatkan subsidi gaji itu.

Untuk diketahui, subsidi gaji bakal disalurkan dalam dua tahap. Penerima manfaat bakal mendapatkan Rp 1,2 juta dalam setiap tahap pencairan.

Sri Mulyani pun menjelaskan, pemerintah bakal menyalurkan subsidi gaji kepada 15,7 juta pekerja.

Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program baru dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut sebesar Rp 37,87 triliun.

Sri Mulyani pun mengatakan, Presiden Joko Widodo bakal meluncurkan salah satu program baru dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut pekan ini.

(Tribunnews.com/Endra Kurniawan) (Kompas.com/Mutia Fauzia)