Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Relawan Jokowi Minta Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Barang Dikurangi

Ketua Umum Relawan Jokowi alias ReJO HM Darmizal MS menyatakan, dampak Covid-19 atau Corona di Indonesia sangat berdampak besar pada sektor ekonomi.

Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Relawan Jokowi Minta Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Barang Dikurangi
ist
Ketua Umum Relawan Jokowi atau ReJO, HM Darmizal MS 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Relawan Jokowi alias ReJO HM Darmizal MS menyatakan, dampak Covid-19 atau Corona di Indonesia sangat berdampak besar pada sektor ekonomi.

Pemerintah sebaiknya melakukan tindakan yang berbasis pada penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM untuk menggerakan ekonomi di masyarakat.

"Bantuan dalam bentuk barang sebaiknya dikurangi dan dialihkan dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT, agar masyarakat dapat membelanjakan bantuan tersebut sesuai kebutuhan terkini mereka, yang sekaligus berdampak dalam menggerakkan UMKM di lingkungan mereka dan menjadi bagian dari masyarakat tersebut," ujar Darmizal dalam keterangan tertulis, Selasa (24/8/2020).

Baca: Cara dan Syarat Mendapatkan BLT UMKM Rp 2,4 Juta, Pencairan Lewat BRI, BNI dan BSM

Menurutnya, aksi ini sebaiknya diambil dengan cepat dan secara intens oleh pemerintah.

Hal itu dilakukan agar situasi ekonomi yang tidak menguntungkan pada saat pandemi Covid-19 bisa diperbaiki.

"Selain itu jika pemerintah bisa memberikan dorongan bagi UMKM dan ekonomi masyarakat bisa bangkit. Maka hal tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Saya kira Bantuan Langusng Tunai (BLT) cocok sebagai pengganti bantuan pengganti," jelas Darmizal.

Berita Rekomendasi

Masih menurut pengusaha kawakan ini, pemerintah melalui Presiden Jokowi tentu mempunyai perangkat yang kuat untuk menggerakkan UMKM di Indonesia.

Baca: Menteri Koperasi: Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM Tidak Seragam

Dengan kemauan dan keberpihakan terhadapy masyarakat hal tersebut tentu bukan hal yang sulit untuk dilakukan.

"Jika pemerintah menemui hambatan birokrasi atau kapabilitas dari pengambil keputusan maka Presiden bisa mengambil langkah tegas. Presiden Jokowi pun bisa memilih perangkat pengganti yang lebih cepat dan mampu menjadi pengambil keputusan yang peka terhadap krisis dan berpihak pada masyarakat," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas