Jokowi: Korban Tataniaga Tidak Sehat Adalah Rakyat

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020).

Salah satunya reformasi birokrasi terkait dengan tataniaga.

Presiden Jokowi meminta reformasi birokrasi tataniaga menjadi perhatian khusus.

"Reformasi birokrasi terkait dengan perizinan dan tataniaga harus memperoleh perhatian khusus, tadi bapak ketua KPK sudah menyampaikan secara khusus mengenai ini dan sudah masuk ke dalam program KPK," kata Presiden.

Baca: Jokowi: Regulasi yang Buat Pejabat Takut Eksekusi dan Inovasi Harus Dirombak

Alasannya, kata Presiden yang berkepentingan terhadap perizinan bukan hanya pelaku usaha besar namun juga para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Jumlahnya (UMKM) lebih dari 60 juta yang menjadi penopang utama perekonomian kita," katanya.

Selama ini, menurut Presiden yang menjadi korban tataniaga yang tidak sehat adalah rakyat.

Baca: Jokowi Terusik Pemberitaan Media Asing, PAN: Membuktikan Ada Masalah Penanganan Covid-19

Karena itu, tataniaga yang memberi kesempatan pada pemberi rente harus dirombak.

Terutama tataniaga yang menyangkut fondasi kehidupan masyarakat yang terkait pangan, obat, dan energi.

"Yang menjadi korban tataniaga yang tidak sehat itu adalah rakyat, rakyat harus menanggung akibat tataniaga tidak sehat," katanya.

Takut-takuti pengusaha dan masyarakat

Jokowi pun mengingatkan kepada aparat penegak hukum agar tidak memanfaatkan celah hukum yang tidak sinkron untuk memeras pengusaha.

"ini saya sudah sampaikan berkali-kali jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat," kata Jokowi.

Baca: Intervensi Berbasis Lokal Dianggap Jokowi Bisa Turunkan Covid-19, Minta Kepala Daerah Cek Bansos

Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras masyarakat, pejabat, serta pengusaha menurut Presiden membahayakan pembangunan nasional.