Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mempertanyakan mengapa pemerintah perlu membuat Perppu lagi terkait pemulihan ekonomi.

Didi mengatakan padahal Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang pemulihan ekonomi terkait Covid-19 banyak menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat dan juga di parlemen.

"Apakah perlu Perppu lagi? Sekarang Pemerintah malah mau membuat omnibus law aturan stabilitas sistem keuangan secara terpadu. Tentu saja akan menimbulkan perdebatan sengit karena ini sudah menyangkut masalah keuangan negara yang tidak boleh grasa grusu," ujar Didi, kepada Tribunnews.com, Rabu (26/8/2020).

Baca: Jokowi: Regulasi yang Buat Pejabat Takut Eksekusi dan Inovasi Harus Dirombak

Menurutnya, untuk saat ini pemerintah seharusnya mengkaji terlebih dahulu evaluasi pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebelum membuat Perppu baru sejenis.

Karena, kata dia, sulit bagi DPR untuk melakukan evaluasi dan pengawasan bila pemerintahan selalu memaksakan kehendaknya melalui Perppu dengan dalil keadaan darurat.

Padahal pertanggungjawaban keuangan negara dan akuntabilitas menjadi taruhan besar.

Baca: Intervensi Berbasis Lokal Dianggap Jokowi Bisa Turunkan Covid-19, Minta Kepala Daerah Cek Bansos

"Kalau Perppu itu untuk perubahan APBN bisa dipahami, atau kalau untuk menjamin tidak terjadinya rush uang atau modal juga bisa dipahami. Hanya saja harus jelas apa ancaman yang bisa mengganggu stabilitas keuangan?" tanya Didi.

Wakil Sekjen Partai Demokrat itu menegaskan yang paling mengancam saat ini adalah dampak pandemi Covid-19 yang disebutnya sebagai 'real shock'.

Didi mengatakan yang dibutuhkan adalah bagaimana agar ada sinergi lintas kementerian/lembaga termasuk Pemda, untuk optimalisasi dalam mengatasi pandemi ini. Karena inilah penyakitnya.

"Sedang dampak ekonomi, termasuk di bidang keuangan, adalah simtom-nya. Maka sinergi tak hanya antar lembaga keuangan, juga kesehatan, dan semua yang potensial dalam mengatasi pandemi, diperlukan," kata dia.

"Contoh kurangnya sinergi terlihat dari pemda Bali. Sementara Kementerian Pertanian misalnya, seakan berlomba bikin obat corona tanpa uji klinis yang memadai," tutupnya.