tempatnya bekerja. Ia juga berharap BPJS Ketenagakerjaan mengerahkan cabang-
cabangnya untuk mendorong perusahaan yang belum memberikan nomor rekening pekerjanya supaya segera menyerahkan.

Sementara kepada perusahaan yang belum menyerahkan data rekening pekerjanya, Ida mengingatkan supaya segera menyerahkan.

Perusahaan yang tidak menyerahkan data rekening pekerjanya akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran sampai pada penghentian pelayanan publik.

Sementara itu Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan bahwa pesertayang berhak menerima bantuan tersebut adalah pekerja yang terdaftar di BP Jamsostek per akhir bulan Juni 2020 dengan upah di bawah Rp 5 juta.

Setelah disisir BPJS Ketenagakerjaan menemukan bahwa jumlah pekerja yang memiliki upah di bahwa Rp 5 juta sebanyak 15,7 juta penerima.

"Dari 15,7 juta ini data yang sudah ada di BP Jamsostek sudah lengkap ada by name by
address, tapi yang belum ada adalah nomor rekening bank. Sehingga, setelah kami
menerima penugasan tersebut kita bergerak all out untuk bisa mendapatkan nomor
rekening masing-masing pekerja tersebut," jelasnya.

Pemerintah sendiri menyiapkan anggaran sebesar Rp37,8 triliun untuk program subsidiupah tersebut. Subsidi akan diberikan sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan atau totalsenilai Rp2,4 juta.

Subsidi akan diberikan setiap 2 bulan atau setiap pembayaran
sebesar Rp1,2 juta.

"Jadi untuk subsidi bulan September-Oktober akan kami berikan
pada akhir Agustus ini. Dan 2 bulan berikutnya akan diberikan. Jadi diberikan dalam
bentuk transfer langsung ke rekening penerima 2 bulan sekali, Rp1,2 juta," kata Agus
beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, penyaluran dilakukan bertahap agar ada kehati-hatian. Agus
mengatakan BPJS Ketenagakerjaan akan terus melakukan validasi dan monitoring agar
program tersebut dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.(tribun
network/dit/dod)