TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III dari Fraksi NasDem Taufik Basari mengatakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memastikan hak-hak konstitusi dan hak-hak sipil masyarakat terpenuhi.

Diantaranya kebebasan berpendapat, berekspresi, dan menyampaikan informasi.

"Konstitusi kita menjamin kebebasan berpendapat,  berekspresi, dan kebebasan informasi. Indonesia juga telah meratifikasi ICCPR, Artinya negara mempunyai kewajiban untuk memastikan agar hak hak yang diatur ICCPR dan hak hak konstitusi dipenuhi," kata Taufik dalam diskusi Iluni UI, Rabu, (2/9/2020).

Pernyataan Taufik tersebut merespon adanya peretasan terhadap sejumlah portal media massa diantaranya Tempo.co dan Tirto.id.

Dalam pasal 2 ICCPR/International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), menurut Taufik setiap pelanggaran terhadap kebebasan hak-hak sipil tersebut ada penegakan hukumnya.

Baca: Kasus Peretasan Media Daring, Polri Jadwalkan Pemeriksaan Terhadap Pelapor Pada Rabu Besok

"Itu konteks jaminan dan tugas negara," katanya.

Politikus NasDem tersebut menyadari bahwa sekarang ini sudah masuk pada era digital.

Selain harus menjamin hak hak warga negara termasuk mendapatkan informasi, negara juga harus menjaga agar informasi yang diterima bukanlah informasi yang salah.

Namun menurut dia jangan sampai cara cara yang digunakan justru melanggar hak-hak orang lain. 

"Harusnya seperti itu, bukan sekedar mengamankan kepentingan dari penguasa. Harusnya konteksnya kembali pada perlindungan, jaminan hak warga negara," pungkasnya.