TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah oknum TNI diketahui terlibat dalam perusakan dan pembakaran Polsek Ciracas, Sabtu (29/8) dini hari. Tanggapan dan komentar pun bermunculan terutama yang menyasar TNI.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya dari kubu Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yakni Priyo Budi Santoso mempertanyakan sikap elite politik.

"Saya bingung dengan berbagai tanggapan para elite politik dan DPR. Semuanya Ramai-ramai menghakimi total para prajurit TNI sebagai biang kesalahan terhadap insiden penyerangan Polsek Ciracas," ujar Priyo, dalam keterangannya, Rabu (2/9/2020).

Dia menjelaskan kejadian tersebut adalah peristiwa gesekan di lapangan untuk kesekian kalinya yang melibatkan institusi TNI-Polri.

Meski tindakan oknum TNI tidak bisa dibenarkan, Priyo menilai tidak perlu ada penghakiman secara berlebihan.

Baca: Penyerangan Polsek Ciracas, Pangdam Jaya Ungkap Kondisi Prada MI yang Diduga Sebar Hoaks

"Betul tindakan para oknum prajurit TNI ini tidak dibenarkan dengan alasan apapun, pelakunya harus dihukum. Tapi mestinya para elite politik juga harus lebih bijak dan adil menyikapinya, tidak hanya menjudge secara berlebihan. Kasihan prajurit-prajurit (lain) di lapangan itu dan korps-nya," kata dia.

Priyo mengungkap sejak militer menjauh dari politik, kini yang tersisa dari TNI hanyalah kebanggaan atas sapta marga, sumpah prajurit, dan jiwa korsanya.

Kemudian, mantan Wakil Ketua DPR itu mengutip data survei Indo Barometer yang menyebutkan TNI adalah insitusi negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik paling tinggi di mata rakyat (94 persen). Bahkan mengalahkan Presiden, KPK, MA, apalagi lembaga parlemen dan parpol.

"Jangan-jangan selama ini ada sesuatu yang salah dan sengaja dilakukan pembiaran, padahal masih ada hal-hal krusial tentang peran, tugas dan fungsi yang belum sepenuhnya tuntas antara TNI-Polri," imbuhnya.

Dahulu ketika masih menjadi pimpinan DPR dirinya sering membicarakan hal tersebut dengan Panglima TNI dan Kapolri.

Menurutnya pembicaraan kerap dilakukan sebagian karena perasaan masalah 'peran' antara TNI dan POLRI yang dinilai jauh dari keberimbangan.

"Polri dinilai punya peran yang sangat moncer, sementara TNI semakin nun jauh disana. Ini PR besar yang belum tuntas dan harus ada 'kemauan politik' untuk menyelesaikannya. Kedua institusi ini harus sinergis," jelas Priyo.

"Kuncinya ada pada Presiden Jokowi atau saya anjurkan agar DPR kembali ajukan hak inisiatif bicarakan hal ini dengan Presiden. Kita harus berani menata kembali dan menyempurnakan segi-segi praktik ketatanegaraan kita," tandasnya.