Selain itu, ia juga berharap dengan adanya perjanjian kerja sama ini mampu meningkatkan kinerja perseroan di dalam investasi dana pensiun para Aparatatus Sipil Negara (ASN) yang merupakan sumber utama keuangan PT Taspen.

Perjanjian kerja sama antara Jamdatun Kejaksaan Agung RI dengan PT Taspen (Persero) pada pokoknya dalam hal sebagai berikut :

1. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili pihak pertama berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi, termasuk di dalamnya membuat surat peringatan atau somasi untuk kepentingan pihak pertama;

2. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan pendapat hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau pendampingan hukum (Legal Assistance/LA) di bidang perdata dan tata usaha negara atas dasar permintaan dari pihak pertama;

3. Tindakan Hukum Lain yaitu pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) di luar penegakan hukum, pelaporan hukum dan pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara, serta menegakan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai negosiator/mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara lembaga negara, instansi pemerintah;

4. Pengembalian/Pemulihan Aset pihak pertama atas penguasaan pihak ketiga (terutama perorangan dan swasta);

5. Penagihan tunggakan sumber penerimaan pihak pertama kepada peroragan dan perusahaan;

6. Rekomendasi tindak lanjut penanganan terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pengalihan aset pihak pertama kepada penguasaan pihak ketiga;

7. Rekomendasi sistem pencegahan atas pengalihan aset pihak pertama kepada penguasaan pihak ketiga;

8. Peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia.