TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengalokasikan anggaran untuk persiapan pengganti Ujian Nasional (UN) 2021 senilai Rp 1,48 triliun.

Diketahui, tahun depan Kemendikbud menerapkan asesmen kompetensi minimum dan survei karekter untuk pengganti UN.

"Anggaran ini digunakan untuk penyempurnaan asesmen tersebut dan juga pelatihan asesmen baru ini yang akan makan waktu," ujar Mendikbud Nadiem Makarim saat rapat kerja dengan Komisi X di gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Baca: Eks Menristek: Baru 34,58 Persen Warga Indonesia yang Tempuh Jenjang Pendidikan Tinggi

Menurut Nadiem, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter akan menerapkan standar yang lebih global, tidak tergantung kepada meteri informasi tetapi kepada kemampuan bernalar.

"Baik numerasi, literasi, ditambah juga nilai-nilai, karena pelajar Pancasila igu adalah keimanan, ketakwaan kepada Tuhan YME dan ahklak mulia, serta kebhinekaan global yaitu toleransi," papar Nadiem.

Adapun rincian anggaran Rp 1,48 triliun meliputi pelatihan dan pendampingan guru mencapai Rp 518,8 miliar.

Asesmen kompetensi minimum dan akreditasi disiapkan dana sebesar Rp 358,2 miliar.

Pendampingan pemerintah daerah dan tindak lanjutnya yang menggunakan anggaran sebesar Rp 120,2 miliar.

Pengembangan kurikulum dan perbukuan untuk asesmen baru sebesar Rp 137,8 miliar.

Sementara implementasi kurikulum pada satuan pendidikan dan pemerintah daerah senilai Rp 346,9 miliar.

Nadiem menyebut, penerapan pengganti UN diperkirakan tidak bisa langsung berjalan lancar, karena baru pertama kali dilaksanakan pada tahun depan.

"Tidak mungkin lancar, akan banyak sekali tantangan. Tetapi, infrastruktur sudah siap," ujar Nadiem.