TRIBUNNEWS.COM - Terhembus kabar pangakalan militer China akan  dibangun di sejumlah wilayah Samudra Hindia, termasuk Indonesia.

Kabar tersebut datang dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang mengungkapkan bahwa militer China berusaha membangun jaringan logistik yang mencakup sebagian besar wilayah Samudra Hindia.

Pentagon membeberkan data ini dalam laporan tahunan kepada Kongres AS yang berisi peta kekuatan militer China.

Laporan setebal 200 halaman berjudul “Perkembangan Militer dan Keamanan Republik Rakyat China 2020” itu menjelaskan kemungkinan China menjadikan Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, dan negara-negara lain di Afrika dan Asia Tengah sebagai lokasi fasilitas logistik militer.

Lalu bagaimana reaksi Pemerintah dan berbagai tanggapan mengenai kabar itu?

Baca: Khawatir Dipakai Rekrut Mata-mata, AS Tutup Seluruh Pusat Kebudayaan China di Negaranya

Kata Purnawirawan Jenderal TNI

Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengatakan potensi pembangunan fasilitas logistik militer PLA di Indonesia, mungkin saja terjadi.

Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut berlawanan dengan prinsip utama politik luar negeri Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif.

"Pendirian pangkalan militer negara asing dengan negara lain hanya mungkin dilakukan dengan kerjasama aliansi pertahanan penuh. Meskipun demikian, sistem aliansi pertahanan tersebut tidak dimungkinkan dalam konteks politik luar negeri bebas aktif kita," kata Anggota Komisi I DPR Ri itu kepada wartawan, Kamis (3/9/2020).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan beberapa hal yang harus dipahami.

Menurutnya, isu tersebut berdasarkan laporan Tahunan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) kepada Kongres pada 2 September 2020.

 "Pertama, pemberitaan tersebut sebagian besar didasarkan pada Dokumen Laporan Tahunan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) kepada Kongres pada 2 September 2020," ujarnya.

Berdasarkan dokumen tersebut, kata Hasanuddin, pada halaman 198-199 tercantum analisa Pentagon bahwa PLA (Militer China) yang mempertimbangkan untuk membangun fasilitas dukungan logistik untuk PLA di beberapa negara seperti di Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia Pakistan, Sri Lanka, United Arab Emirates, Kenya, Sisilia, Tanzania, Angola, dan Tajikistan. 

"Kemungkinan ini merujuk pada adanya pangkalan logistik PLA di Djibouti yang diresmikan pada tahun 2017 dan dioperasikan angkatan laut PLA," ucapnya.

Ia menambahkan, Pemerintah China sendiri mengklaim bahwa pangkalan di Djibouti tersebut dibuat untuk mendukung misi perdamaian PBB di Afrika. 

Tidak Perlu Dibesarkan

Baca: Ekonom Faisal Basri: Keuangan Indonesia Jebol karena Smelter dari China Masuk Indonesia

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem Hillary Brigita Lasut mengaku pihaknya belum mendapat informasi mengenai isu tersebut.

"Saya baru mendengar tentang ini, dan belum ada informasi apapun atau diskusi apapun mengenai hal ini," ujar Hillary, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (4/9/2020).

Menurut Hillary, saat ini semua pihak termasuk Komisi I DPR RI tengah fokus pada pemulihan kesehatan bagi yang terpapar Covid-19, upaya pengobatan serta vaksinasi, juga pemulihan ekonomi di Indonesia.

"Komisi I belum pernah dan tidak ada tanda-tanda untuk membahas hal ini. Jadi menurut saya tidak perlu dibesarkan dan dibiarkan jadi kesempatan buat pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memprovokasi masyarakat," jelas Hillary.

"Yang pernah dibahas adalah untuk kerja sama dalam pemberantasan Covid-19. Jadi netizen harus smart juga, bisa menelaah. Kalau memang ada seperti itu pasti harus di bahas di Komisi I dan saya bisa memastikan sampai saat ini tidak ada pembahasan seperti itu," imbuhnya.

Tegas Menolak

Pemerintah Republik Indonesia (RI) secara tegas menolak wilayah NKRI dijadikan pangkalan militer negara manapun, termasuk China.

Hal tersebut ditekankan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi sesuai prinsip politik luar negeri Indonesia.

“Wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun,” tegas Menlu dalam konferensi pers, Jumat (4/9/2020).

Baca: Amerika Serikat Protes China Lakukan Uji Coba Rudal Balistik di Laut Cina Selatan

Baca: Rudal China Bisa Jangkau Jakarta Jika Laut China Selatan Berhasil Dikuasai

Jubir Kemlu, Teuku Faizasyah  menambahkan menanggapi isu Laut China Selatan, Indonesia mengingatkan negara-negara untuk dapat menahan diri dan menghindari timbulnya ketegangan yang menyebabkan instabilitas di kawasan.

“Indonesia menggarisbawahi Laut China Selatan harus menjadi laut perdamaian dan juga menggarisbawahi pemanfaat Laut China Selatan harus senantiasa berpedoman pada Unclos,” ujarnya.

Sebelumnya, laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) menyebut China berupaya kembangkan jaringan logistik militer di kawasan Samudra Hindia.

Laporan Pentagon ‘Military and Security Development Involving the People’s Republic of China 2020’ itu menyebut Indonesia menjadi satu di antara lokasi fasilitas militer China.

Bukan hanya Indonesia, negara lain juga disasar seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, Tajikistan, Namibia, Vanuatu dan Kepulauan Solomon.

Bahkan Kamboja disebut sudah menandatangani perjanjian rahasia yang memungkinkan militernya dipakai China.

Kembali Menlu Retno menegaskan bahwa wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun.

(Tribunnews.com/ Chrysnha,  Chaerul Umam, Vincebtius Jyestha, Larasati Dyah Utami)