TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud Jumeri mengungkapkan ada enam provinsi yang cukup banyak penduduknya terdeteksi buta aksara.

Kemendikbud mencatat keenam provinsi itu antara lain Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Barat.

"Papua itu 21,9 persen, NTB 7,46 persen, NTT 4,24 persen, Sulsel 4,22 persen, Sulbar 3,98 dan Kalbar 3,81. Ini beberapa daerah yang masih perlu perhatian yang sungguh-sungguh agar bisa mengentaskan buta aksara di negara kita," ujar Jumeri dalam konferensi pers daring, Jumat (4/9/2020).

Baca: Peserta Kompetisi Website Berkonten Aksara Sunda Dapat Asistensi dari Pandi dan Melsa

Jumeri mengungkapkan kelompok masyarakat di pedesaan dua kali lipat lebih buta aksara dibanding masyarakat perkotaan.

Perkotaan rata-rata buta huruf 2,29 persen, sementara perdesaan 6,44 persen.

Menurutnya, salah satu faktor penting yang menyebabkan buta aksara adalah kemiskinan, masyarakat kelas bawah cenderung tidak memiliki akses untuk mempelajari aksara.

"Ini betul, bahwa buta aksara terkait dengan kemiskinan dan ini salah satu ikhtiar kita memberantas kemiskinan agar masyarakat makin banyak melek huruf sehingga bisa mengakses informasi, sarana kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Sehingga bisa mengangkat dirinya," kata Jumeri.

Kemendikbud telah menyiapkan beberapa program pendidikan keaksaraan dengan cara pengklasteran daerah yang dilakukan oleh koordinasi gabungan (korgab) pemerintah pusat dengan daerah.

Korgab ini akan bersinergi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Tim ini akan memastikan berjalannya program keaksaraan.