Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina mendukung Pemerintah untuk lebih fokus penyelesaian covid-19 dengan mengarahkan seluruh sumber daya negara yang diarahkan pada pengendalian wabah ini.

Namun di sisi lain, menurut Nevi, daya topang ekonomi kerakyatan yang selama ini melekat pada pelaku usaha UMKM berbagai sektor mesti menjadi perhatian khusus pemerintah.

Nevi menyarankan paket pengendalian Covid-19 dan penyelamatan UMKM menjadi satu kesatuan yang terintegrasi.

Baca: Komisi VI DPR Harap Pengendalian Covid-19 dan Penyelamatan UMKM Jadi Satu Paket

Baca: Audiensi ke Komisi XI, Jamkrida Keluhkan Tingginya Klaim Kredit Macet UMKM Daerah

"Kondisi negara Indonesia saat ini sudah berhadapan dengan krisis ekonomi dunia akibat Covid-19. Saya menduga, bertahannya situasi pembelanjaan rakyat masih relatif bergeliat terbantu pada momen pilkada di mana masyarakat pemilik sumber daya dan uang tunai membelanjakan dananya yang secara tidak langsung meningkatkan peredaran uang di pasaran," kata Nevi melalui keterangannya, Senin (7/9/2020).

Nevi mengatakan, kondisi tersebut baru hipotesa yang bisa dibuktikan dengan riset yang lebih dalam sekaligus mendapatkan informasi akurat agar pemerintah memiliki berbagai skenario tindakan cepat yang berdasar data dan analisa, bukan berdasar kira-kira.

“Kebijakan yang relatif tepat dilakukan akan menahan serangan resesi dengan memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan, seharusnya bisa berbarengan dengan fokus penanganan kesehatan. Selama ini persoalan mendasarnya adalah, daya serap angaran yang telah ditetapkan pada penanganan covid-19 sangat minim jauh dari harapan yang berkisar hanya sekitar 19 persen atau Rp 135 triliun dari anggaran Rp 695,2 triliun di penghujung Juli 2020. Bila ini diteruskan kondisi seperti ini, gak akan selesai-selesai persoalan wabah ini," ucap Nevi.

Nevi meyakini bahwa bantuan rakyat melalui PEN (Program Ekonomi Nasional) yang digelontorkan pemerintah dapat memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbagai pertimbangan.

"Ada ancaman menghadang negara ini bila pilkada serentak sudah selesai, yakni jurang resesi dan krisisi sosial yang selalu di gaungkan oleh berbagai pihak dengan berbagai alasan," pungkasnya.