Jokowi Dukung Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Dilakukan Segera Mungkin
Jokowi menyambut gembira kick off meeting pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti Kick Off Meeting atau rapat perdana pemeriksaan laporan dan tanggungjawab keuangan negara dalam penanganan Pandemi Covid-19, bersama BPK di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (8/9/2020).
Dalam sambutannya Presiden mendukung pemeriksaan laporan keuangan tersebut dilakukan sesegera mungkin.
"Saya menyambut gembira acara ini, kick off meeting pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 hari ini," ujar Presiden.
"Kami mendukung pemeriksaan ini dilakukan segera, agar pemeriksaan ini mendukung pelaksanaan kegiatan untuk menemukan solusi bagi cara-cara baru yang lebih baik dalam menangani krisis," sambungnya.
Baca: Jokowi Minta Waspadai Klaster Pilkada, Satgas Covid-19: KPU Harus Tegakkan Aturan
Baca: Awasi Penyaluran Kuota Internet, Kemendikbud Gandeng KPK dan BPK
Dukungan tersebut menurut Presiden merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah, atas pengelolaan keuangan negara.
Tidak hanya pemerintah pusat melainkan lembaga lainnya yang mengelola uang negara.
"Pemda, lembaga negara lain BI, OJK. BUMN BLU dan BUMD serta TNI/Polri, lembaga atau badan lain mendukung penuh langkah BPK atas pengelolaan keuangan negara dalam penanganan Covid-19 secara transparan akuntabel dan efektif," katanya.
Baca: Kabar Gembira! Jokowi Teken PP Beri Keringanan Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Berlaku 1 September
Presiden mengatakan pemeriksaan laporan keuangan negara oleh BPK merupakan upaya menyamakan frekuensi dalam menangani Pandemi Covid-19.
Termasuk menyamakan frekuensi dalam memulihkan kesehatan masyarakat serta perekonomian bangsa.
"Saya harap setiap pemeriksa memiliki frekuensi yang sama, untuk keutamaan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara," pungkasnya.