TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PPP DPR RI menghormati keputusan pemerintah untuk menunda rencana pemindahan ibu kota yang sudah dipersiapkan sejak tahun lalu.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk memulihkan ekonomi yang terdampak akibat pandemi covid-19.

"Dengan menunda pemindahan ibu kota, maka pemerintah dapat merealokasi anggaran pada sektor penanganan ekonomi pasca covid-19," kata Badowi melalui keterangannya, Selasa (8/9/2020).

Menurut Wasekjen DPP PPP itu, pemerintah menunjukkan empati atas keadaan masyarakat yang mengalami kesulitan akibat pandemi.

Baidowi menyarankan program pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dilanjutkan saat keadaan ekonomi nasional telah pulih dan membaik.

"Sikap pemerintah tersebut menunjukkan empati atas kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat akibat pandemi. Artinya pemerintah menurunkan ego. Yakni pemerintah lebih mengedepankan kepentingan publik dari pada kepentingan politik," kata Baidowi.

Baca: Luhut Bicara Nasib Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi Covid-19

"Untuk selanjutnya jika pemerintah mau melanjutkan rencana pemindahan ibu kota maka harus dilakukan setelah perekonomian pulih. Dan juga dilakukan secara mendalam, saksama dan hati-hati," pungkas Baidowi.

Pemerintah memutuskan melakukan penundaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, seiring masih fokusnya terhadap penanganan pandemi Covid-19.

"Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di hold (tunda)," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa di ruang rapat KK 1 DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Meski terjadi penundaan pembangunan, kata Suharso, pemerintah tetap melanjutkan segala persiapan terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Kami tetap melanjutkan masterplan, dan pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga, seperti Samarinda dan Balikpapan," ucap Suharso.

Diketahui, Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan pagu anggaran 2021 sebesar Rp 1,7 triliun atau naik sekitar Rp 240 miliar dari pagu awal sebesar Rp 1,5 triliun.

Alokasi anggaran dukungan untuk tim komunikasi dan koordinasi rencana strategis ibu kota negara masuk dalam program perencanaan pembangunan nasional yang dialokasikan sekitar Rp 831,40 miliar.