Sehingga di tengah masa pandemi dan krisis seperti sekarang, 'revolusi mental' tetap dapat dijalankan.

"Mubazir saja medium “public education” kita."

"Negara adalah penyelenggara pendidikan rakyat. Dan semua ijin frekuensi diberikan “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”."

"Jadi di negara demokrasi “revolusi mental” tetap bisa dijalankan. Apalagi di masa pandemi dan krisis ekonomi," lanjut Fahri.

Fahri Hamzah juga mengatakan, Kemendikbud dan Kominfo memiliki kekuasaan dan anggaran yang cukup besar.

Namun hal itu tidak ada gunanya, jika pemerintah tidak memahami pemanfaatan fasilitas tersebut untuk membangun kesadaran.

Fahri Hamzah sekali lagi menekankan agar Menteri Nadiem tidak terlalu sibuk memikirkan pulsa.

"Masalahnya adalah pikiran dan ide."

Kekuasaan dan uang yang besar di kementrian pendidikan, kominfo, dll tak aka n ada gunanya jika kita tak memahami abjad pemanfaatan fasilitas tersebut untuk membangun kesadaran yang revolusioner."

"Untuk melawan covid dan masa depannya."

"Pastikan idenya dimengerti ya...mas menteri ...jangan sibuk mikirin pulsa," tegas Fahri.

Sebelumnya diberitakan, Nadiem Makarim mengatakan, pemerintah memberikan subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebesar Rp 9 triliun.

Hal ini disampaikan Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

"Alhamdulillah kami dapat dukungan dari menteri-menteri untuk anggaran pulsa untuk peserta didik kita di masa PJJ ini, jadi dengan senang hati saya mengumumkan hari ini."