Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto menyayangkan langkah Kepolisian RI melibatkan preman pasar dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Ini akan menimbulkan persoalan baru dan kontraproduktif, apabila salah dalam mengambil kebijakan termasuk melegitimasi hadirnya jeger atau preman pasar dalam tugas dan kewenangan institusional formal," tutur Didik kepada wartawan, Jakarta, Minggu (13/9/2020).

Ketua DPP Partai Demokrat Departemen Hukum dan Hukum HAM itu, mengingatkan Wakapolri Gatot Eddy Purnomo untuk menghitung ulang secara cermat dampak dan eksesnya, termasuk psikologis eksesnya bagi masyarakat.

Selain itu, Kepolisian dinilai Didik tidak perlu menakut-nakuti masyarakat dengan hadirnya kelompok informal seperti preman, untuk menekan maupun membuat tidak nyaman masyarakat.

"Pengetahuan publik selama ini, hadirnya preman untuk beberapa kondisi dianggap sangat meresahkan dan mengganggu kamtibmas yang harus ditindak oleh Polisi," ucap Didik.

"Dengan anggapan adanya legitimasi yang akan diberikan oleh Kapolri karena rencana pelibatan mereka dalam penanganan Covid-19, tentu ini akan dianggap juga pengakuan dan penguatan terhadap aktivitas para preman ini," sambung Didik.

Didik berharap kepada Kepolisian untuk tetap obyektif, rasional dan selalu terukur dalam mengambil kebijakan untuk melayani, serta mengayomi masyarakat.

"Kesiapan Polri dan SDM-nya yang cukup maju dan dapat diandalkan saat ini, saya berharap Polri punya percaya diri dan sekaligus yakin para aparat dibawahnya lebih dari mampu dalam menghadapi pandemi Covid-19. Tidak perlu melibatkan, apalagi berpotensi melegitimasi eksistensi preman pasar," papar Didik.

Kompolnas Dukung Rencana Polri

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menilai rencana Wakapolri Gatot Eddy Purnomo menggandeng preman untuk menegakan disiplin penggunaan masker atau protokol kesehatan Covid-19 telah tepat.

"Saya melihat tidak masalah jika mereka dilibatkan untuk membantu agar masyarakat yang berdagang, berbelanja atau jalan-jalan di area publik tersebut untuk benar-benar mematuhi Protokol Covid-19. Toh faktanya mereka adalah "penguasa informal" yang punya pengaruh di area tersebut," kata Poengky saat dihubungi, Minggu (13/9/2020).

Menurut Poengky, pencegahan penyebaran virus Corona tidak hanya tugas pemerintah. Sebaliknya, kesadaran dan pengawasan terhadap protokol kesehatan merupakan tugas semua pihak.

"Di Indonesia, masyarakat kita majemuk, ada yang punya kesadaran dan patuh. Tapi ada juga yang bandel dan ada yang baru melaksanakan karena takut ada sanksi hukuman. Oleh karena itu untuk mendisiplinkan masyarakat, polisi dapat menggandeng tokoh masyarakat untuk membantu memberikan penyadaran pada masyarakat," jelasnya.