Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan stunting merupakan tantangan dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Muhadjir mengatakan angka stunting di Indonesia saat ini masih sangat tinggi.

"Tantangannya adalah jumlah kasus stunting di negara kita ini masih sangat tinggi," ucap Muhadjir dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9/2020).

Baca: Menko Muhadjir: Jangan Rem Mendadak, Gubernur Harus Pandai-pandai Tangani Covid-19

Menurut Muhadjir, kendala yang dihadapi dalam menurunkan angka stunting adalah banyaknya kementerian yang menangani.

Dirinya menilai hal ini justru menjadi penyebab penanganan stunting di Indonesia kurang efektif.

"Bukan hanya itu, yang mengurusi soal stunting terdapat 17 kementerian, artinya ‘terlalu banyak tangan’ pada akhirnya kurang keurus," kata Muhadjir.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengaku telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk membuat penyederhanaan birokrasi penanganan stunting.

Baca: Muhadjir: Dua Hari Ini Indonesia Kehilangan Tokoh yang Berjasa Majukan Kebudayaan dan Pendidikan

Langkah ini, menurut Muhadjir untuk mengefektifkan penanganan stunting di Indonesia.

Serta memberikan kekerasan kementerian mana yang fokus menangani stunting.

"Hal ini sudah saya sampaikan kepada Presiden Jokowi agar dilakukan perombakkan birokrasi, sehingga jelas kementerian manakah yang paling bertanggung jawab dalam menangani hal ini," kata Muhadjir.

Baca: Menteri Muhadjir Sebut Pemerintah Sudah Maksimal Dukung Dokter Tangani Pandemi Covid-19

Seperti diketahui, pemerintah telah membentuk tim percepatan penurunan stunting. Adapun Wakil Presiden Ma’ruf Amin bertindak selaku Ketua Pengarah dan Menko PMK Muhadjir Effendy sebagai Wakil Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting.

Sedangkan, pelaksana terdiri dari Menteri PPN/Kepala Bappenas dan anggota para menteri/kepala lembaga dari 22 kementerian/lembaga yang dibantu oleh tim yang terdiri dari para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama.

Pemerintah menargetkan angka stunting tidak lebih dark 680 ribu pertahun.