Menteri LHK Siti Nurbaya mengemukakan, Pemerintah Indonesia juga konsisten untuk menerapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Analisis Dampak Lingkungan dalam rencana penggunaan lahan yang signifikan seperti pengembangan lumbung pangan.

Selanjutnya, kawasan konservasi yang sudah diakui sebagai situs Warisan Dunia, Ramsar, dan lainnya juga terus dijaga. Demikian pula, pengembangan dan peningkatan best practices dari hasil penelitian lapangan, hutan pendidikan serta hutan kemasyarakatan yang ada di Indonesia.

“Berbagai kebijakan, langkah dan upaya Pemerintah Indonesia tersebut telah jelas membuahkan hasil. Terima kasih kepada Pemerintah Norwegia dan Green Climate Fund (GCF) atas pengakuan upaya kami dalam mengurangi emisi CO2 dari deforestasi dan degradasi pada periode 2014 – 2017,” jelas Menteri Siti.

Diungkapkan Menteri Siti, Pemerintah Indonesia belum lama ini berhasil meyakinkan internasional secara metodologis dan sistematis serta mendapatkan persetujuan  Pembayaran Berbasis Hasil sebesar 103,8 juta Dolar Amerika dari GCF dan 56 Juta Dolar Amerika dari Norwegia.

Sebagai perbandingan, sejak 2019 Indonesia telah mengalokasikan anggaran tahunan untuk rehabilitasi lahan dan konservasi sekitar 300 juta Dolar Amerika atau sekitar 63% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) tahunan sektor kehutanan.

Menteri Siti kemudian menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen dan berupaya memerangi sampah laut dan mengelola terumbu karang secara berkelanjutan.

Pada 2019, Indonesia berhasil meloloskan beberapa resolusi saat sidang UNEA-4 termasuk tentang pengelolaan terumbu karang berkelanjutan. Resolusi UNEA-4 tersebut telah diimplementasikan Pemerintah Indonesia dengan membangun basis data, regulasi, dan jaringan nasional untuk pengelolaan terumbu karang.

Mengakhiri pernyataannya, Menteri Siti meminta anggota G20 agar memperkuat kolaborasi dalam tindakan nyata saat kondisi dunia masih dilanda pandemi Covid-19. Menteri Siti yakin dengan kerja sama yang kuat, dunia dapat kembali pulih bahkan lebih baik daripada sebelumnya.

“Kita harus yakin dan percaya, bahwa dengan konsistensi dalam kerja sama, kita akan berhasil membangun kembali lingkungan dunia dengan hasil yang lebih baik, dan dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,” ungkap Menteri Siti.

Sebelumnya Kepala Badan Litbang dan Inovasi (BLI) Kementerian LHK, Agus Justianto beserta Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Ruandha Agung Sugardiman, dan Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Laksmi Dhewanthi, mewakili Indonesia pada pertemuan tingkat deputi tersebut yang berlangsung 14 -16 September 2020 yang membahas G20 Environment Ministers’ Meeting Communiqué, Global Initiative on Reducing Land Degradation and Habitat Loss, dan Global Coral Reef R&D Accelerator Platform.

Tahun ini, Arab Saudi sebagai Presidensi G20 menjadi tuan rumah dalam pertemuan para menteri lingkungan hidup dan pertemuan setingkat deputi bidang lingkungan hidup untuk negara-negara anggota G20.(*)