TRIBUNNEWS.COM - Kritik Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok kepada PT Pertamina menuai tanggapan berbagai kalangan.

Mulai dari pengamat hingga Staf Khusus Menteri BUMN buka suara.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Ahok melontarkan kritik secara terbuka soal buruknya tata kelola PT Pertamina (Persero).

Dalam kritiknya kali ini, Ahok membeberkan sejumlah masalah di tubuh Pertamina.

Mulai dari gaji besar pejabat nonjob Pertamina, utang perusahaan yang membengkak, hingga masalah penunjukkan direksi dan komisaris.

Bahkan, Ahok menyarankan agar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibubarkan.

Hal tersebut, kata dia, dikarenakan banyak tata kelola perusahaan negara yang tidak efisien.

Ahok secara gamblang menyatakan, jika tata kelola buruk ini dirasakannya langsung setelah ia ditunjuk sebagai Komut Pertamina.

"Kalau lihat Kementerian BUMN itu dibubarkan seharusnya. Kita harus membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," kata Ahok sebagaimana dikutip dari kanal YouTube POIN, Rabu (26/9/2020).

Lalu bagaimana tanggapan berbagai kalangan terkait pernyataan Ahok yang menuai pro dan kontra?

Wajib Didengar

Dikutip dari Kompas.com, Peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman menilai, pernyataan Ahok terkait bongkar pasang posisi strategis perusahaan pelat merah sudah seharusnya didengarkan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

Pasalnya, tindak 'titip jabatan' dalam penempatan direksi atau komisaris BUMN bukan lagi suatu hal baru yang diketahui banyak pihak.

"Ini sudah lama, tetapi enggak ada yang berani membongkarnya. Jadi narasi dan kritikan Ahok wajib didengar," ujar Ferdy kepada Kompas.com, Rabu (16/9/2020).

Menurut Ferdy, pernyataan Ahok dapat digunakan sebagai momentum pembenahan internal Kementerian. Harapannya, kepentingan politik dapat dipisahkan dari pelaksanaan bisnis perusahaan-perusahaan milik negara.

"Harus dilihat sebagai kritikan agar Menteri BUMN jangan campur adukan urusan politik dengan pemilihan direksi-direksi di perusahaan-perusahaan BUMN," katanya.

Dengan ada pemisahan antara profesionalitas dan kepentingan politik, diharapkan BUMN dapat meningkatkan keuntungannya.

"BUMN harus profesional agar menjalankan tugas corporate mencari profit dan menghasilkan laba dan kelak bisa memberi dividen kepada negara," ucapnya.

Sebelumnya, Ahok menilai ratusan BUMN yang ada saat ini lebih baik dikelola dengan benar-benar profesional dan jauh dari kepentingan politis.

Indonesia bisa meniru apa yang dilakukan Pemerintah Singapura dengan membentuk Temasek.

"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," ucap Ahok, dikutip dari tayangan yang diunggah akun YouTube POIN dan dilihat pada Rabu (16/9/2020).

Jangan Buru-buru

Artikel lain Kompas.com menuliskan, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara terkait pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait pembubaran Kementerian BUMN dan pembentukan superholding.

Menurut Arya, pembentukan superholding merupakan ide yang sudah lama diungkapkan. Bahkan, sejak mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.

“Soal ide mengenai super holding, ini kan ide lama sekali, periode sebelumnya pun sudah ada ide ini, tapi kita di Kementerian melihat bahwa saat ini yang sangat penting ialah bagaimana memastikan antar BUMN itu bisa saling inline,” ujar Arya, Rabu (16/9/2020).

Arya menjelaskan, saat ini Menteri BUMN Erick Thohir tak ingin terburu-buru dalam membentuk superholding.

Erick, kata Arya, lebih memilih membentuk klaster-klaster atau subholding perusahaan plat merah.

“Jadi kita uji semua, kita jangan buru-buru mau (bentuk) superholding, itu ide besar memang, tapi kita lihat dulu apakah ini efektif enggak. Sekarang ini kan masih sendiri-sendiri nih, jadi masih jauh pemikiran mengenai super holding masih jauh sekali,” kata Arya.

Arya menambahkan, Erick Thohir menginginkan rantai pasok antar BUMN berjalan dengan baik. Sebab, selama ini rantai pasok antar perusahaan plat merah belum berjalan dengan baik.

“Jadi itu mimpi besar kita ada superholding, tapi kita pastikan dulu semua jalan dulu, Pak Erick ingin memastikan semua jalan dulu end to end, suplai chain itu kita sampaikan juga di DPR mengenai strategi kita terkait klaster-klaster dan DPR itu melihat itu adalah cara langkah kita bisa dapatkan kondisi saat ini yang terbaik,” ungkapnya.

Masukan untuk Perbaikan

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menjelaskan, apa yang disampaikan Ahok itu sebagai masukan untuk perbaikan tata kelola Pertamina.

"Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan," kata Fajriah lewat pesan singkatnya, sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Ia menuturkan, kritik disampaikan Ahok juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, adaptif, dan kompetitif.

"Upaya direksi Pertamina untuk menjalankan perusahaan sesuai prosedur menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan."

"Melalui penerapan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajeman Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan grupnya."

"Kerja sama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK," jelas dia.

Fajriah memastikan, bahwa hubungan antara direksi dan komisaris Pertamina masih terjaga dengan baik.

Manajeman dan komisaris senantiasa bekerja sama untuk terus melakukan perbaikan perusahaan dan mendukung program-program pemerintah.

"Koordinasi dan komunikasi dengan komisaris dan juga stakeholder terkait terus kami jalankan agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina," ungkapnya.

Andre Rosiade

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mengatakan, pernyataan soal kritik terhadap Pertamina itu muncul karena Ahok butuh panggung untuk menunjukkan kinerjanya sebagai Komut Pertamina.

Namun, lanjut Andre, kritik itu malah mendiskreditkan Pertamina secara umum.

"Statement-statement Pak Ahok ini membuat gaduh dan cenderung tanpa dasar."

"Saya paham Pak Ahok butuh panggung, tapi tolong jangan menimbulkan citra negatif untuk Pertamina."

"Jangan kebanyakan bicara, apalagi Pak Ahok orang dalam Pertamina," kata Andre dalam keterangannya, sebagaimana diberitakan Tribunnews.com.

Baca: Ketika Ahok Sempat Emosi dengan Direksi Pertamina

Baca: Dikritik Ahok Mulai Gaji Besar hingga Utang Perusahaan, Ini Jawaban Pertamina

Lebih lanjut, Andre menjelaskan beberapa pernyataan Ahok yang dinilainya tanpa dasar.

Seperti mengatakan, bahwa Pertamina lebih suka beli blok migas dari luar negeri daripada eksplorasi dalam negeri.

Padahal faktanya, kata Andre, banyak eksplorasi dalam negeri yang telah dilakukan Pertamina.

"Statement Pak Ahok ini tidak benar, dalam data yang kami miliki dalam rangka menambah produksi di hulu, pada 2019 Pertamina melakukan pengeboran sekitar 240 sumur eksplorasi dan eksploitasi dengan 800 work over," terangnya.

Menurut Andre, lebih dari 60 persen investasi di Pertamina adalah untuk hulu migas.

Bahkan, untuk menambah cadangan, sepanjang 2019 Pertamina melakukan studi seismic di 35 cekungan dengan panjang 31.114 km.

Andre pun menyebut pernyataan Ahok soal Pertamina tidak pernah melakukan pembangunan kilang adalah tidak benar dan tanpa data.

Baca: Anggota Komisi VI: Hanya Pencitraan, Ahok Serang Institusi Sendiri

"Selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, sudah berapa kali sih Pak Ahok melakukan kunjungan ke kilang-kilang Pertamina?"

"Setahu saya Pertamina telah membangun Kilang Langit Biru Cilacap Tahun 2015-2019," kata Andre.

Andre pun menyarankan kepada Ahok untuk melaksanakan tugasnya secara baik dan jika memang punya bukti terkait pernyataannya, sebaiknya laporkan saja ke pihak yang berwenang.

"Ada KPK, Kejaksaan dan juga kepolisian, jangan tuduh sana sini tapi sebenarnya tidak ada bukti."

"Untuk itu saya usul sebaiknya Presiden Jokowi dan Menteri BUMN copot saja Pak Ahok daripada terus membuat kegaduhan yang tidak perlu," tegasnya.

Herman Khaeron

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron meminta Ahok menggunakan kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya secara internal.

"Saya setuji bahwa Pertamina harus efisien, profesional, dan menjadi perusahaan hebat ke depan."

"Tetapi dikala Pertamina rugi Rp 11,3 triliun dan kerugian ini di era Ahok, janganlah menyerang institusi sendiri dan bahkan menyerang Kementerian BUMN untuk dibubarkan," kata Herman, saat dihubungi Tribunnews.com.

"Kalaupun ada gagasan dibentuk superholding (Indonesia coorporation), buktikan dulu mengurusi Pertamina dengan baik dan menjadi hebat," terangnya.

Baca: Andre Rosiade Minta Jokowi Pecat Ahok, Pimpinan DPR Sebut Itu Kewenangan Pemerintah

Herman mengaku khawatir serangan yang dilakukan Ahok sebagai pencitraannya saja, dikala citra negatif akibat kerugian Pertamina.

Apalagi, kata Herman, sejatinya perusahaan pelat merah seperti Pertamina mengemban tugas komersial dan penugasan.

Sehingga, tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan negara di Singapura.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Nanda Lusiana, Daryono/Seno Tri Sulistiyono)(Kompas.com/ Rulli R. Ramli, Akhdi Martin Pratama, Muhammad Idris)