Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bakal meningkatkan alokasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2021.

Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan peningkatan dana BOS dilakukan untuk pada daerah terluar, terjauh, dan terpencil (3T).

"Kabar gembiranya tidak ada sekolah yang BOS-nya turun untuk tahun 2021, banyak sekali BOS di daerah terpencil yang akan meningkat," ujar Nadiem melalui keterangan tertulis, Kamis (24/9/2020).

Mulai tahun 2021, biaya satuan BOS Reguler akan berbeda antarkabupaten dan kota sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Baca: Mendikbud Nadiem Makarim: Tidak Ada Sama Sekali Kebijakan Penghapusan Mata Pelajaran Sejarah

BOS Afirmasi tetap difokuskan pada daerah yang paling membutuhkan, sedangkan BOS Kinerja difokuskan pada sekolah penggerak.

"Karena kenyataannya di lapangan yang terjadi adalah sedikit banyak dari sekolah itu kebanyakan sekolah yang dirugikan dengan kebijakan BOS sebelumnya berada di daerah-daerah terluar dan tertinggal," ungkap Nadiem.

Sementara itu, metode perhitungan biaya satuan BOS Reguler dilakukan berdasarkan dua variabel yaitu Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik dan Indeks Besaran Peserta Didik (IPD), yaitu indeks jumlah peserta didik per sekolah di suatu daerah.

Baca: Mendikbud Nadiem Dukung Guru Pembatik Manfaatkan Teknologi untuk Pembelajaran

Mantan CEO Gojek ini menjelaskan biaya satuan BOS Reguler akan meningkat untuk sebagian besar daerah, dengan peningkatan tertinggi untuk daerah-daerah yang paling membutuhkan.

Pada 2021 mendatang kenaikan dana BOS diberikan untuk jenjang SD pada 337 kabupaten/kota, untuk jenjang SMP ada 381 kabupaten/kota, untuk jenjang SMA ada 386 kabupaten/kota, untuk SMK ada 387 Kabupaten/kota, dan untuk SLB ada 390 kabupaten/kota.