TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengusulkan penggantian sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Dari enam pejabat baru yang diusulkan, dua di antaranya menuai sorotan karena pernah menjadi anggota Tim Mawar yang diduga terlibat penculikan aktivis pada 1998.

Presiden Joko Widodo pun menyetujui usul Prabowo ini lewat Keputusan Presiden RI Nomor 166/TPA Tahun 2020 yang diteken pada Rabu (23/9/2020).

Baca: Ditunjuk Jadi Wasekjen Partai Gerindra, Begini Pandangan Ahmad Dhani Tentang Sosok Prabowo

Berdasarkan salinan Keppres yang didapat Kompas.com, usulan Prabowo tersebut disampaikan pada 28 Juli dan 7 September 2020.

Usulan Prabowo ini lalu dibawa ke rapat Tim Penilai Akhir dan mendapat persetujuan Presiden Jokowi pada 18 September 2020.

Total ada enam pejabat di lingkungan Kemenhan yang diberhentikan dengan hormat, yakni:

1. Marsda TNI Dody Trisunu sebagai DIrektur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemenhan

2. Prof Dr Ir Bondan Tiara Sofyan, MSi sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan

3. Mayjen TNI Dr Budi Prijono, ST, MM sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru.

Baca: Profil Muhammad Yunus Yosfiah, Purnawirawan TNI yang Hentikan Kewajiban Penayangan Film G30S/PKI

4. Dr Ir Anne Kusmayati MSc sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhan

5. Laksda TNI Benny Rijanto Rudy S, MBA sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemenhan

6. Mayjen TNI (Mar) Joko Supriyanto, S.H. sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemenhan

Lalu pejabat baru yang ditunjuk yakni;

1. Mayjen TNI Dr Budi Prijono, ST, MM sebagai Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemenhan

2. Brigjen TNI Dadang Hendrayudha sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan

3. Marsma TNI Yusuf Jauhari, SSos sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan

4. Marsda TNI Julexi Tambayong sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhan

5. Mayjen TNI (Mar) Joko Supriyanto, S.H. sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemenhan

Baca: Usman Hamid Sebut Dua Pejabat Baru di Kementerian Pertahanan Pernah Terimplikasi Kasus Tim Mawar

6. Brigjen TNI Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Kemenhan

Dua Eks Tim Mawar

Amnesty International Indonesia menyoroti dua nama pejabat Kemenhan yang baru karena keduanya merupakan eks anggota Tim Mawar.

Keduanya yakni Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha.

Tim Mawar merupakan Grup IV Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD yang dipimpin Prabowo saat masih menjabat Komandan Kopassus.

Tim tersebut diduga menjadi pelaku dalam operasi penculikan aktivis menjelang jatuhnya Soeharto pada 1998.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai penunjukan eks anggota Tim Mawar sebagai pejabat Kemenhan ini membuktikan Presiden Jokowi semakin melanggar janjinya.

Terutama, dalam mengusut kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa serta pelanggaran HAM masa lalu di negara ini.

“Alih-alih menempatkan mereka yang diduga bertanggung jawab pidana ke pengadilan, pemerintah semakin membuka pintu bagi orang-orang yang terimplikasi pelanggaran HAM masa lalu dalam posisi kekuasaan," kata Usman.

"Ini bukan sekadar pragmatisme politik kekuasaan, tetapi juga penghinaan terhadap hak asasi manusia yang ditetapkan pada era reformasi," tuturnya.

Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar saat dikonfirmasi Kompas.com tak membantah soal rotasi ini.

Termasuk, terkait dua orang pejabat baru di antaranya yang merupakan eks Anggota Tim Mawar.

"Pergantian dan mutasi tersebut hal yang rutin di Kemenhan maupun di TNI, dalam rangka penyegaran organisasi, tour of duty," kata Dahnil melalui pesan singkat.

Namun saat ditanya mengenai kritik dari Amnesty International, Dahnil belum memberi jawaban.

Berita ini tayang di Kompas.com dengan judul: Disetujui Jokowi, Prabowo Tunjuk 2 Eks Anggota Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan