Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri memastikan akan melarang kegiatan nonton bersama Gerakan 30 September (G30S/PKI) di tengah pandemi Covid-19.

Menanggapi hal itu, Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Ustadz Slamet Maarif mendesak Polri agar mendorong televisi pemerintah dan swasta memutar kembali film G30S/PKI. 

"Harusnya Polri ikut mendesak TV pemerintah ataupun swasta untuk putar kembali film G30S/PKI," ujar Slamet Maarif, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (28/9/2020). 

Slamet Maarif menegaskan sikap pihaknya agar tak terjadi kerumunan massa dalam menonton G30S/PKI yakni dengan menayangkannya melalui televisi. 

"Makanya kita sudah minta agar semua TV tayangkan film G30S/PKI agar masyarakat nonton dari rumah masing-masing, sehingga tidak ada kerumunan massa," jelas Slamet Maarif. 

Sebelumnya diberitakan, Kepolisian RI memastikan akan melarang kegiatan nonton bersama Gerakan 30 September (G30S/PKI) di tengah pandemi Covid-19.

Hal tersebut lantaran untuk menghindari penularan virus Corona di tempat keramaian.

"Yang jelas Polri tidak akan mengeluarkan izin keramaian, ingat keselamatan jiwa masyarakat itu yang paling utama, dan ini masih dalam masa pandemi Covid-19," kata Karo Penmas Humas Polri Brigjen Awi Setyono di Mabes Polri, Jakarta, Senin (28/9/2020).

Lebih lanjut, dia meminta masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan nonton G30S/PKI di rumah masing-masing.

"Sekali lagi Polri tidak akan mengeluarkan izin untuk keramaian. Kalau mau nonton ya silahkan nonton masing-masing," pungkasnya.

Sebelumnya Mantan Panglima TNI yang juga Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo menduga tentang bangkitnya komunisme di Indonesia.

Gatot menyebut, bangkitnya Partai Komunis Indonesia gaya baru, terendus semenjak tahun 2008.

Saat itu, Gatot mendapatkan berbagai informasi tentang adanya gerakan tersebut.

"Saya mengamati tentang kemungkinan2 bangkitnya gerakan Partai Komunis Indonesia gaya baru. Ini diawali sejak 2008," ujar Gatot dikutip Wartakotalive.com dari channel Youtube Hersubeno Arief, Rabu (23/9/2020).

Baca: Polri Tidak Akan Beri Izin Keramaian Nonton Bareng Film G30S/PKI di Tengah Pandemi Covid-19

Meski demikian, saat itu Gatot tidak bisa menyampaikan informasi itu secara terang-terangan.

"Setelah saya mendapat informasi-informasi, sehingga saya memaksakan membungkus semua gerakan ini dengan proxy war. Karena belum saatnya saya membuka gerakan mereka. Memang gerakan ini tidak bisa dilihat bentuknya, tetapi dirasakan bisa."

Gatot menyebut, terjadi penyusupan gerakan komunisme di Indonesia.

Ia mencium itu dari sejumlah fenomena yang terjadi sejak 2008.

"Sejak tahun 2008 seluruh sekolah segala tingkatan pelajaran sejarah tenang G-30 S/PKI ditiadakan. Ini sesuatu hal yang sangat berbahaya karena kalau yang paling junior adalah kelas enam SD, maka merka yang duduk di universitas saat ini mereka tidak pernah mengenyam pelajaran tersebut," jelasnya.

Baca: Agar Ingat Sejarah, Politikus Gerindra Berharap Ada Investor Buat Film G30S/PKI Terbaru

Gatot kemudian membuat semacam 'proxy war', dimana ia kerap mengisi kuliah umum dan menyelipkan bahaya kebangkitan komunisme kepada para generasi muda.

"Sehingga pada tahun 2017, bahwa generasi muda 90 persen lebih tidak percaya adanya PKI. Maka dengan data-data yang ada, pertama kali pada 10 maret 2015 saya masih jabatan Pangkostrad saya beranikan memberikan kuliah umum tentang proxy war di UI (universitas Indonesia). Dan sampai dengan saya panglima TNI sudah 59 kali saya melaksanakan kuliah umum."

Gatot melihat adanya upaya-upaya pelemahan mental pemuda bangsa. Sehingga, ia memutuskan untuk menyerukan untuk menonton film Pemberontakan G-30S PKI ketika ia menjabat sebagai panglima TNI.

"Pada saat saya jadi panglima TNI, saya perintahkan jajaran saya untuk menonton fil G30S-PKI," ungkapnya.

Gatot bercerita, ketika ia menyerukan untuk menonton film itu, ada pihak yang mengingatkannya agar tidak melakukan hal itu.

Gatot, secara terang-terangan menyebut, orang yang memberikan nasihat tersebut berasal dari sebuah partai.

Orang tersebut, bahkan, mengingatkan, Gatot akan dicopot dari jabatannya jika melanjutkan seruannya tersebut.

Baca: Profil Muhammad Yunus Yosfiah, Purnawirawan TNI yang Hentikan Kewajiban Penayangan Film G30S/PKI

Tapi Gatot tidak gentar. Ia tetap menyerukan agar masyarakat menonton film itu.

"Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, menyampaikan 'Pak Gatot hentikan itu Kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti. Saya bilang terimakasih, Tapi saya gas, karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan benar-benar saya diganti," jelasnya.

Mahfud MD Nonton di Youtube

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD memberi tanggapan terkait polemik pemutaran film Pengkhiatan G30S/PKI.

Menurut Mahfud, tidak ada pihak yang melarang masyarakat untuk menonton film G30S/PKI.

Selain itu, tidak ada pula larangan bagi stasiun televisi untuk menayangkan film yang disutradarai Arifin C. Noer tersebut.

"Mengapa soal pemutaran film Pengkhianatan G 30 S/PKI diributkan? Tdk ada yg melarang nonton atau menayangkan di TV," tulis Mahfud di akun twitternya @mohmahfudmd,"  tulis Mahfud di akun twitternya, @mohmahfudmd, Minggu (27/9/2020).

Baca: Kontroversi Nobar Film G30S: Dihentikan Letjen TNI Yunus Yosfiah, Diwajibkan Lagi Jenderal Gatot

Mahfud melanjutkan, masyarakat yang ingin menonton film tersebut juga bisa menontonnya di Youtube dan bisa dilakukan kapan saja.

Mahfud mengaku baru saja menonton film tersebut di Youtube.

"Mau nonton di Youtube jg bs kapan sj, tak usah nunggu bln September. Semalam sy nonton lg di Youtube," cuitnya lagi.

Mahfud kemudian menyinggung Menteri Penerangan di era Presiden BJ Habibie, Yunus Yosfiah.

Mahfud mengungkapkan, Yunus Yosfiah juga tidak melarang pemutaran film tersebut, tetapi hanya tidak mewajibkan.

"Dulu Menpen Yunus Yosfiyah jg tak melarang, tp tdk mewajibkan," tulisnya.