Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Greg Fealy, profesor dari Australian National University, menuding pemerintahan Jokowi anti-Islam. Hal itu diungkap dalam makalahnya yang berjudul 'Jokowi in the COVID-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and Over-Bearing State'.

Terkait hal itu, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan mengatakan pandangan Greg muncul akibat masih tingginya politik identitas di Indonesia.

"Menurut hemat saya, pandangan Greg Fealy muncul akibat dari masih tingginya politik identitas di Indonesia. Politik identitas inilah yang sebenarnya menjadi isu dan permasalahan utama dalam kehidupan politik dan demokrasi kita saat ini," ujar Ossy, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (1/10/2020).

Ossy melihat politik identitaslah yang menyebabkan benturan dari satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, dari satu kelompok agama dengan kelompok agama lainnya.

Baca: Coret Musala dengan Tulisan Anti Islam, Pelaku Ternyata Mantan Jamaah yang Rajin Salat 5 Waktu

Hal itu pula yang dinilai Ossy menjadikan Indonesia dipandang lebih represif terhadap sebuah kelompok dibanding dengan kelompok lainnya.

"Politik identitas ini pula yang kemudian 'menyeret' negara dipandang sebagai lebih represif terhadap sebuah kelompok dibandingkan dengan kelompok lainnya," kata dia.

Baca: Dituding anti-Islam, Politikus PDIP: Jokowi Jauh Lebih Akomodatif Dibandingkan Zaman Orba

Menurutnya, pandangan dari Greg justru dapat dimaknai agar pemerintah lebih mengayomi semua kelompok yang ada di Tanah Air.

Dengan demikian, kata Ossy, perdamaian dan harmoni di tengah masyarakat akan lebih terjaga ke depannya. 

"Disinilah dibutuhkan kebijaksanaan atau wisdom agar pemerintah betul-betul mengayomi semua kelompok. Bahwa negara hadir untuk semua. Indonesia untuk semua," jelas Ossy.

"Pandangan Greg Fealy tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk lebih menjaga perdamaian dan harmoni di tengah masyarakat," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Greg Fealy, profesor dari Australian National University, menuangkan pandangannya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dalam 4 tahun ke belakang. Greg menuding pemerintah Jokowi anti-Islam.

Tulisan Greg ini dimuat di East Asia Forum pada 27 September 2020. Artikel di situs East Asia Forum ini diambil dari makalah terbaru Greg yang berjudul, 'Jokowi in the COVID-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and Over-Bearing State' yang akan terbit di Bulletin of Indonesian Economic Studies dan dimuat dalam ANU Indonesia Update 2020.

"Selama empat tahun terakhir, pemerintah Presiden Indonesia Joko 'Jokowi' Widodo telah melakukan kampanye penindasan terpadu dan sistematis terhadap kaum Islamis. Ini mungkin kabar baik bagi mitra barat Indonesia, terutama Australia, di mana survei-survei berulang kali menunjukkan bahwa banyak orang takut akan meningkatnya konservatisme dan militansi Islam Indonesia," tulis Greg dalam artikel itu.

Greg menyebut Australia dan negara lain harus prihatin akan kondisi yang disebutnya sebagai 'kebijakan anti-Islamis' ini.

"Karena hal itu mengikis hak asasi manusia, merusak nilai-nilai demokrasi, dan dapat menyebabkan reaksi radikal terhadap apa yang dilihat sebagai antipati negara berkembang terhadap Islam," tulis Greg.