Tribun

Pilkada Serentak 2020

Pengamat : Diperlukan Perppu Pilkada Isinya Diskualifikasi Kandidat Pelanggar Protokol Kesehatan

Perppu itu harus berisi sanksi tegas diskualifikasi terhadap calon kepala yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19

Pengamat : Diperlukan Perppu Pilkada Isinya Diskualifikasi Kandidat Pelanggar Protokol Kesehatan
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Peneliti CSIS J Kristiadi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Pilkada 2020.

Bahkan Perppu itu harus berisi sanksi tegas diskualifikasi terhadap calon kepala yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di masa kampanye.

"Mesti ada Perppu Presiden, jadi tidak hanya PKPU. Perppu itu harus memuat sanksi bagi kader partai yang maju Pilkada dan melanggar protokol kesehatan disiskualifikasi, agar tahu diri. Tapi kalau hanya dihukum peringatan tertulis, itu tidak akan mampan untuk mendispilinkan protokol kesehatan," ujar J Kristiadi dalam Webinar 'Pandemi, Resesi, Narasi: Where Will We Go,' yang digelar Para Syndicate dalam Aplikasi Zoom, Kamis (1/10/2020).

Baca: Doni Monardo: Pilkada 2020 Momen Cari Pemimpin yang Piawai Tangani Pandemi Covid-19

Di tengah kondisi pandemi, yang jumlah korbannya masih tinggi, sanksi tegas bagi pelanggar harus diambil untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Dia menilai, sanksi teguran yang ada di PKPU tidak akan mendisiplinkan dan membuat efek jera terhadap para kontestan.

Buktinya, lanjut dia, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan selama kampanye.

Dia mencontohkan, masih ditemukan kampanye-kampanye yang memobilisasi massa untuk berkumpul, menggelar dangdutan. Protokol kesehatan 3M menjadi dilanggar karena tidak ada lagi Menjaga jarak atau social distancing, ada yang tak memakai Masker dan Mencuci tangan.

Hal seperti ini menurut dia, sangat membahayakan dan mengorbankan kesehatan dan nyawa masyarakat di tengah pandemi.

Untuk itu menurut dia, Jokowi perlu menerbitkan Perppu agar pilkada tidak menjadi klaster baru Covid-19.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Eko Sutriyanto
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas