Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Imparsial Al Araf menilai Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya dan Komnas HAM harus memastikan kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya dua warga sipil dan dua anggota TNI di Intan Jaya dalam kurun 17 sampai 19 September 2020 diproses hukum secara benar dan adil bagi korban.

Sejumlah korban dalam peristiwa tersebut di antaranya seorang wara sipil bernama Badawi, dua anggota TNI yaitu Serka Sahlan dan Pratu Dwi Akbar, serta Pendeta Yeremia Zanambani.

Al Araf menilai keberadaan tim yang dibentuk oleh pemerintah tersebut jangan sampai menutup ruang bagi Komnas HAM yang tentunya juga penting untuk segera turun mengungkap kasus kekerasan yang terjadi di sana.

Baca: Pembentukan TGPF Dinilai Tidak Menyelesaikan Akar Masalah Kekerasan di Papua

Sebagai lembaga yang berkewenangan menyelidiki kasus pelanggaran HAM, Al Araf, menilai Komnas HAM memiliki kewajiban untuk mengungkap kasus tersebut.

Menurutnya hal yang terpenting dalam kasus Intan Jaya adalah adanya penghukuman pada pelaku yang melakukan kekerasan.

Al Araf menekankan agar tidak lagi terjadi impunitas di Papua.

Selama ini, kata Al Araf, beberapa kasus kasus kekerasan yang terjadi di Papua berujung pada ketiadaan penghukuman pada pelaku.

"Karenanya, baik TGPF ataupun Komnas HAM harus bekerja dengan tujuan untuk memastikan bawa kasus tersebut akan dibawa dalam proses hukum yang benar dan adil demi keadilan korban," kata Al Araf ketika dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (6/10/2020).

Baca: Dana Otsus Harus Terus Ditingkatkan Efektivitasnya di Papua 

Ia juga menilai TGPF Intan Jaya perlu bekerja secara transparan, akuntabel, dan independen.

Dalam konteks itu, kata Al Araf, upaya mengungkap kasus kekerasan yang terjadi perlu dilakukan secara menyeluruh dan dapat memenuhi keadilan bagi korban si satu sisi dan di sisi lain menjamin rasa aman masyarakat.

"Dalam spektrum yang lebih luas pemerintah juga perlu melakukan desekuritisasi wilayah Papua dengan mengevaluasi pendekatan keamanan yang terjad di sana," kata Al Araf.

Sebelumnya Ketua Tim Investigasi lapangan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya Benny Mamoto mengatakan timnya akan segera bergerak untuk mengumpulkan data dan informasi lapangan teekait dengan tewasnya dua warga sipil dan dua anggota TNI di Kabupaten Intan Jaya Papua pada kurun waktu 17 sampai 19 September 2020.

Setelah Surat Keputusan Menko Polhukam tentang pembentukan TGPF Intan Jaya terbit, kata Benny, ia dan timnya telah menyusun rencana investigasi.

Benny menegaskan tujuan utama dari tim yang dipimpinnya tersebut adalah untuk membuat terang peristiwa tersebut dari kesimpangsiuran informasi yang beredar saat ini.

Hal itu disampaikan Benny saat Rapat Koordinasi Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Intan Jaya di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Senin (5/10/2020).

"Kami sudah susun rencananya dan sesegera mungkin kami akan bergerak. Kami ingin membuat terang peristiwa ini. Itu kuncinya. Kami ingin membuat terang peristiwa ini dari kesimpangsiuran informasi yang beredar saat ini," kata Benny.

Selain itu Benny mengatakan hasil temuan timnya kemudian akan dianalisa, dievaluasi, dan disimpulkan.

Benny mengungkapkan timnya juga akan memberikan rekomendasi-rekomendasi agar masalah tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari.

"Tentunya temuan itu nanti akan dianalisa, dievaluasi, kemudian disimpulkan. Dan kami juga akan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi agar masalah ini tidak terulang ataupun ke depan masyarakat di sana semakin tenang hidup secara damai," kata Benny.

Ia juga membuka ruang kepada wartawan untuk memantau perkembangan kinerja dari tim yang dipimpinnya itu.

"Tentu juga melalui penanggung jawab dalam hal ini bapak Menko Polhukam. Mohon dukungannya. Sekali lagi, akses informasi kami buka ketika rekan-rekan media mempunyai informasi yang bermanfaat untuk sesegera mungkin masalah ini tuntas," kata Benny.