Punya Data Akurat, MAKI Diminta Berani Bongkar Kasus Djoko Tjandra
TPDI terus mendorong langkah MAKI membongkar dugaan keterlibatan petinggi Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus Djoko Sugiarto Tjandra
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Sepak terjang Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menjadi pembicaraan publik belakangan ini.
Kiprah MAKI semakin meroket seiring terkuaknya kasus terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus menduga ada kekuatan besar yang mendukung langkah Boyamin Saiman ini.
Salah satunya, kata dia, kelompok yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kasus yang membelit Joko Tjandra dkk.
“Mungkin dia dapat back up dari pejabat tinggi kita yang tengah berkuasa. Mereka ingin kelompok-kelompok yang bermain dalam kasus Joko Tjandra ini dibersihkan, termasuk yang ada di Kejaksaan, Mabes Polri dan lainnya," ujar Petrus dalam keterangannya, Rabu (7/10/2020).
Petrus menjelaskan, Boyamin Saiman tidak mungkin bernyali seperti ini tanpa dukungan.
Baca: Ombudsman RI Sebut ada Maladministrasi Penetapan DPO Djoko Tjandra
“Kalau dia tidak dapat backup, saya yakin, dia tidak punya nyali untuk membongkar kasus-kasus besar di republik ini,” terangnya.
Indikasi adanya bekingan terhadap Boyamin, jelas Petrus tercermin dari data-daya yang diperolehnya dan sangat akurat.
Betapa tidak, putra Solo ini memperoleh data yang sifatnya rahasia yang tidak mudah diperoleh oleh siapapun.
“Data-data yang dimiliki sangat akurat. Bahkan data yang bersifat rahasiapun diperolehnya. Jadi, kalau tidak punya backingan, mana mungkin dia dapatkan data A1 seperti itu,” ulas Pertus.
Lebih lanjut, TPDI terus mendorong langkah MAKI membongkar dugaan keterlibatan petinggi Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus Djoko Sugiarto Tjandra.
“Kita apresiasi apa yang dilakukan Boyamin Saiman (Koordinator MAKI-red) ini. Hal ini penting agar jangan sampai memunculkan kesan ada diskriminasi dalam penegakan hukum di Indonesia,” tegasnya.
Petrus juga berharap agar MAKI tidak hanya mengurusi kasus-kasus kelas teri. Tetapi kasus besar yang diduga melibatkan oknum Kejaksaan maupun oknum jenderal polisi juga harus dibongkar.
